WTA dalam hal ini diwakili oleh Managing Partner, Eka Simanjuntak, sedangkan Yayasan Bakti Nusantara diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Harian, Fransisca Manueke, dan PT Nusantara Bakti Utama diwakili oleh Direktur Utama, Susan Palilingan. Penandatanganan ini disaksikan oleh Willi Toisuta selaku Senior Partner WTA dan Teddy Manueke selaku Ketua Yayasan Bakti Nusantara.

Kerjasama ini merupakan “pilot project” pengembangan lembaga pendidikan tinggi dengan menggunakan skema inovasi baru dari WTA.

Pelatihan berlangsung mulai tanggal 16 April 2012 di kampus USC, Queensland. Jumlah peserta 20 orang, terdiri dari pimpinan dan pelatih dari Balai Besar PMD Malang, Balai PMD Yogyakarta, Balai PMD Lampung, serta para pejabat dan pelatih dari Ditjen PMD. Karena kebutuhan peserta yang berbeda, maka pelatihan yang didanai oleh AusAID ini dibagi menjadi dua program, yakni pelatihan untuk “Senior Officials” (3 orang) selama 5 hari pertama dan pelatihan untuk “Trainers” (17 orang) selama 14 hari berikutnya.

Pelatihan bagi “Trainers” bertujuan memberikan kesempatan kepada para pelatih PMD untuk memperdalam pengetahuan dan keahlian mereka dalam pendidikan kepemimpinan strategis, pedagogi pembelajaran orang dewasa, teknologi informasi dan komunikasi, merancang dan melaksanakan penilaian, sumber belajar organisasi, dan manajemen perubahan di dalam suatu lingkungan pelatihan inklusif.

Sementara itu, kelompok “Senior Officials” lebih fokus pada level eksekutif pembuat kebijakan, manajemen pelayanan pembangunan masyarakat, perencanaan strategis, model pusat pelatihan, dan infrastruktur teknologi informasi.

Pelatihan dilakukan melalui perkuliahan, studi kasus, lokakarya, skenario di kampus, dan kunjungan lapangan ke beberapa lembaga masyarakat dan pemerintah seperti Buranga Indigenous Centre, Sunshine Coast Institute of TAFE, Sunshine Coast Regional Council, dan Coolum District Coast Care.

Pelatihan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, pada 27 April 2012. Penutupan ini juga menjadi momen penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan University of the Sunshine Coast untuk mengembangkan sistem pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa di Indonesia.

Pada tanggal 20 Maret 2012, WTA (diwakili oleh Willi Toisuta dan Eka Simanjuntak) telah menandatangani perjanjian untuk kerjasama dengan Czech University of Life Sciences (diwakili oleh Jiri Balik), Universitas Kristen Satya Wacana (diwakili oleh John Titaley), dan Yayasan Del (diwakili oleh Patuan Simatupang).

Isi perjanjian ini meliputi kerjasama dalam bidang: (1) pertukaran mahasiswa dan dosen; (2) penyelenggaraan program dual degree; (3) penelitian bersama; (4) pengembangan pusat riset di Indonesia.

Dalam waktu dekat, UKSW dan Yayasan Del akan mengirim beberapa tenaga pengajarnya untuk studi lanjut di CULS, sedangkan CULS akan mengirim beberapa mahasiswanya untuk melakukan riset dan mempelajari budaya Indonesia di UKSW dan Politeknik Informatika Del.

Penandatanganan perjanjian untuk kerjasama ini dilaksanakan di kampus CULS di kota Praha, bertepatan dengan Hari Indonesia yang digagas CULS bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Ceko.

Duta Besar Indonesia untuk Ceko, Emeria W.A. Siregar, dalam sambutannya menyatakan harapan bahwa kerjasama kependidikan yang dirintis keempat lembaga ini dapat mengisi ruang-ruang kerjasama bilateral yang telah lama dibangun Indonesia dan Ceko.

Selain dengan CULS, WTA bersama UKSW juga telah mengadakan pertemuan dengan Pavel Jech, dekan Film and TV School of the Academy of Perfoming Arts in Prague (FAMU), salah satu sekolah sinematografi tertua dan ternama di Eropa.

Di FAMU, WTA dan UKSW menjajaki kemungkinan kerjasama antara Fakultas Seni Pertunjukan UKSW dan FAMU untuk studi lanjut dosen maupun pertukaran mahasiswa.

FAMU juga mengajak WTA untuk mempromosikan FAMU International Academy Program di bidang dramaturgi, penyutradaraan, sinematografi, dan non-fiksi kepada mahasiswa Indonesia yang ingin berkuliah di Ceko.

Rencana ini dimantapkan setelah Willi Toisuta dan Eka Simanjuntak bertemu David Herak, ketua Senat Akademik CULS, dalam jamuan makan siang di kediaman duta besar Ceko untuk Indonesia, Tomas Smetanka, 8 Februari 2012.

Dalam kesempatan itu dibicarakan berbagai peluang kerjasama di bidang pendidikan, dalam bentuk pertukaran mahasiswa, dosen, maupun pengembangan riset bersama antara perguruan tinggi di Ceko dan perguruan tinggi di Indonesia.

WTA dan Herak juga telah bertemu John Titaley, rektor UKSW, untuk mendiskusikan bentuk-bentuk kerjasama yang mungkin antara CULS dan UKSW, seperti penyelenggaraan program dual degree dengan Fakultas Biologi, pengembangan mesin-mesin pertanian dengan Fakultas Pertanian dan Bisnis, dan pengembangan studi di bidang pengolahan pangan dengan Fakultas Ilmu Kesehatan.

Nota kesepahaman untuk kerjasama ini akan ditandatangani pada 20 Maret 2012 di kampus CULS, bertepatan dengan perayaan Hari Indonesia di Praha.

Ini adalah angkatan guru kelima yang berhasil diberangkatkan Willi Toisuta & Associates ke Australia, bekerja sama dengan USC serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua. Dalam upacara pelepasan tanggal 19 Januari lalu di Hotel Aston Marina, Jakarta, Bill Allen dari International Projects Group USC menyatakan bahwa telah ada lebih dari 100 orang guru Papua yang berhasil dikirim WTA ke USC. Dengan demikian, Bill memperkirakan, sekitar 10.000 siswa Papua telah merasakan manfaat dari program pengiriman guru ke Australia.

Upacara pelepasan guru-guru tersebut dihadiri oleh Elia Loupatty dari Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Emily Serong dan Harris Siagian dari AusAID, selain Rama Brierty dan Bill Allen dari USC.

Hotben Situmorang, salah satu panitia pelatihan dari WTA, mengungkapkan bahwa pelatihan ini diikuti 29 guru yang akan diseleksi untuk dapat mengajar pada SMA Unggul Del di Laguboti, Sumatera Utara. Dosen-dosen dari Fakultas Bahasa dan Sastra serta Fakultas Sains dan Matematika UKSW ikut terlibat dalam pelatihan ini, di samping guru-guru dari Sekolah Laboratorium Satya Wacana dan para pengajar dari USC.

Pada sesi pertama usai pembukaan, Willi Toisuta memberikan presentasi tentang “WTA’s Road Map to Learning” yang dijabarkan menjadi Metode T4, yakni Telaah, Teliti, Tata, dan Tutur. Metode ini adalah metode belajar berbasis penelitian untuk mengoptimalkan kapasitas anak didik. Para guru Del akan mempelajari metode ini agar mereka dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang baik bagi murid-muridnya.

Ketua Yayasan Del, Patuan Simatupang, dalam presentasinya menjelaskan visi SMA Unggul Del sebagai “Sekolah unggul mutu yang terpanggil untuk mendidik dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pribadi anak bangsa bagi kemajuan Indonesia”, dengan misi “Mendidik anak bangsa yang handal untuk memiliki kompetensi akademik yang tinggi secara global dan berbudi pekerti melalui sistem pendidikan yang unggul mutu pengelolaan dan unggul metode pembelajaran”.

John Titaley mengungkapkan bahwa UKSW mendukung kegiatan pelatihan ini sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Indonesia. “Dengan pelatihan ini diharapkan nantinya akan ada sekolah lain yang menyelenggarakan pendidikan dengan baik di Indonesia seperti Sekolah Laboratorium. Mutu pendidikan di Indonesia juga menjadi salah satu komitmen UKSW, dan kita telah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah, khususnya sekolah Kristen sejak dulu,” kata Titaley.

Seleksi dilaksanakan tanggal 4-10 Desember 2011 di Bina Darma Training Center, Salatiga, dan diikuti 100 guru PNS jenjang SMA untuk bidang studi sains dan matematika yang memenuhi syarat.

Tahap-tahap dalam seleksi meliputi tes psikologi, bahasa Inggris, tertulis, wawancara, dan microteaching. Para asesor yang terlibat dalam seleksi adalah staf ahli sains dan matematika dari Universitas Kristen Satya Wacana seperti Ferry Karwur, Andriani Karyanto, Jubhar Mangimbulude, Ferdy Rondonuwu, dan Dharmaputra Palekahelu. Asesor lain yang terlibat adalah Rudangta Arianti Sembiring dan Widya Hiltraut Padan dari Thera Center for Psychological Service.

Guru-guru yang akan terpilih adalah mereka yang memiliki kualitas sesuai dengan standar sekolah bertaraf internasional, memiliki kemampuan akademik yang baik, mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, dan secara psikologis memiliki kecerdasan yang baik, mampu berpikir konkret-praktis, mampu berbahasa dengan baik, mampu berpikir analogis, berabstraksi verbal, juga mampu mengingat, berhitung praktis, dan berpikir konstruktif.

Dari seleksi ini akan dipilih 20 guru terbaik yang akan diusulkan agar dapat menjalani pengayaan kurikulum, pedagogi, dan TIK di University of the Sunshine Coast, dengan dukungan beasiswa Australian Leadership Awards Fellowships dari AusAID.

Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Direktur IPG USC Merv Hyde di aula USC belum lama ini. Acara penyerahan sertifikat ini dirangkai dengan pelepasan para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah asal Papua dan disaksikan Deputy Vice-Chancellor USC Birgit Lohmann, Alison Atwell (Academic Advisor IPG), Bill Allen (Programs Leader IPG), Direktur WTA Eka Simanjuntak, para host, serta dosen-dosen USC.

Merv Hyde mengaku sangat bangga dan bahagia ketika melihat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah asal Papua berhasil menyelesaikan proses perkuliahan selama satu setengah bulan di USC dengan sukses. “Saya melihat animo kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk belajar di USC cukup tinggi, bahkan selama proses perkuliahan mereka belajar secara sungguh-sungguh dan tekun di USC,” kata Merv saat berbincang dengan Papua Pos usai acara pelepasan peserta kuliah pendek manajemen kepemimpinan sekolah di USC.

Merv mengaku cukup memahami dunia pendidikan Indonesia, khususnya menyangkut pendidikan di tanah Papua. Pasalnya, ia pernah menjadi penasihat Menteri Pendidikan Indonesia pada era Wardiman Djojonegoro. Ia juga mengaku telah bekerja selama 35 tahun di berbagai provinsi di Indonesia.

Ia mengatakan, sebelum pihaknya menggarap IPG, ia bertemu dengan WTA yang mengajak dirinya untuk terlibat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Pada saat itu, tahun 2007, Gubernur Papua Barnabas Suebu ingin menggalakkan pendidikan di Papua agar bisa lebih maju.

WTA menawarkan kepada dirinya untuk mengerjakan proyek peningkatan mutu pendidikan di tanah Papua. Tawaran ini diterimanya sehingga di tahun 2007 itu ia datang ke Papua untuk melakukan riset demi mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan rakyat, khususnya menyangkut pengembangan pendidikan di Papua.

Pada saat melakukan riset, ia bertemu dan berbicara dengan guru-guru, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, bahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. “Antara dunia pendidikan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan, keduanya saling berkaitan. Kalau manusianya tidak sehat atau sakit-sakit, bagaimana kita mengembangkan SDM?” katanya.

Untuk peningkatan SDM Papua, ia mengharapkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang telah mengikuti kuliah pendek di USC dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya selama perkuliahan. “Sekarang bola ada di tangan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru-guru. Mereka mau tidak melakukan perubahan? Perubahan pendidikan di tanah Papua sekarang ada di tangan kita, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, serta pemangku lainnya,” tandasnya.

Dengan adanya kerjasama WTA, Pemerintah Provinsi Papua, dan IPG ini, lebih kurang 100 orang tenaga pendidikan dari Papua telah menyelesaikan kuliah pendek di USC, belum lagi guru-guru dari Papua Barat, yang jumlahnya 20 orang, belum lama ini telah menyelesaikan kuliah pendek di USC juga.

Selain program penguatan sekolah di Papua, kata Merv, pihaknya akan memasukkan teknologi baru bagi guru-guru di Papua sehingga pendidikan di tanah Papua bisa lebih maju. “Kita ada program bantuan laptop sebanyak 200 unit kepada guru-guru khusus untuk guru-guru SD. Jadi ini yang menjadi komitmen kami dengan WTA untuk membantu rakyat Papua lewat pengembangan pendidikan,” paparnya.

Sementara itu, Academic Advisor IPG Alison Atwell menilai bahwa selama mengikuti kuliah pendek di USC, para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sangat antusias untuk belajar, bahkan mereka cukup kreatif mengembangkan materi-materi yang diberikan oleh para dosen di USC. “Saya cukup bangga melihat saudara-saudara saya yang terkasih dari tanah Papua. Mereka selama satu setengah bulan lebih belajar dengan penuh semangat dan setia mengikuti materi perkuliahan manajemen kepemimpinan sekolah di USC,” kata Alison yang mengaku mengerti sedikit-sedikit bahasa Indonesia.

Menurutnya, model belajar yang diterapkan kepada para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah belajar teori di kelas, kemudian mereka turun ke lapangan untuk praktik langsung ke sejumlah sekolah di Brisbane. “Saya melihat interaksi mereka cukup bagus. Apa yang dipelajari di sekolah dan hasil praktik di lapangan dievaluasi di kampus. Jadi waktu belajar di kampus lima hari dan satu hari dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana aplikasi ilmu yang diperoleh di kampus dan di lapangan,” paparnya seraya menambahkan bahwa dirinya pernah bekerja di Indonesia selama 14 tahun, bahkan tesis doktornya di Lombok.

Jadi bicara tentang konteks dunia pendidikan di Indonesia, ia mengaku cukup mengerti karena sudah cukup lama bekerja di Indonesia. “Jadi komitmen saya untuk mengembangkan pendidikan di Papua tidak perlu diragukan. Oleh karena itu saya menaruh harapan yang cukup besar, setelah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kembali ke Papua harus ada perubahan,” pintanya.

“Saya mau kelak, dalam sisa hidup saya akan datang ke Papua untuk melihat langsung apakah ada perubahan atau tidak, meskipun saya sadar untuk mengubah pola manajemen dan pendekatan belajar kepada anak-anak butuh waktu dan proses. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi mereka. Contoh kecil saja, WC di sekolah harus bersih. Karena saya lihat sekolah-sekolah di Indonesia, WC tidak bersih. Hal seperti inilah yang perlu diperhatikan,” katanya.

Jadi selain memecahkan persoalan yang mereka hadapi saat kuliah, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun guru-guru yang kuliah pendek di USC didorong untuk melakukan perubahan-perubahan kecil di sekolah masing-masing. Apalagi menyangkut kebersihan dan disiplin.

Direktur WTA Eka Simanjuntak menjelaskan awal kerjasama WTA dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua. WTA menawarkan kerjasama pada kepala dinas tersebut untuk melatih guru-guru Papua di Australia. Pada saat itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua James Modouw mengatakan bahwa biayanya mahal.

“Lantas kita mengatakan bahwa biaya tidak mahal karena ada fasilitas beasiswa dari Pemerintah Australia (ALAF). Namun untuk mengakses fasilitas dana tersebut, kita harus punya rekan kerja di Australia. Kemudian WTA menawarkan untuk mencarikan salah satu lembaga di Australia untuk melatih dan mencari dana pelatihan bagi guru-guru dari Papua. Pada waktu itu saya dan Pak James Modouw datang ke Australia untuk bertemu dengan rektor USC. Kemudian kita jelaskan kedatangan kita, ternyata disambut hangat oleh rektor USC. Setelah selesai, kita mulai rekrut guru-guru di Papua dan diseleksi oleh WTA. Sesudah diseleksi, nama-nama itu diajukan kepada ALAF dan disetujui oleh AusAID. Kemudian guru-guru dikirim ke IALF Bali untuk dilatih bahasa Inggris. Setelah tiga bulan di Bali, guru-guru dikirim USC,” tutur Eka.

Kerjasama ini dimulai pada tahun 2008, kemudian tahun 2009, 2010, dan 2011. Papua adalah provinsi Indonesia yang pertama kali memanfaatkan dana ALAF dan dana otonomi khusus untuk melatih guru-gurunya. Konon, Papua adalah provinsi yang paling getol mengirimkan guru-guru untuk mengikuti kuliah pendek di Australia. Pada bulan September 2010, USC memberikan gelar doktor honoris causa kepada Gubernur Papua Barnabas Suebu.

Sumber: Papua Pos

Pertama-tama, saya datang ke de Britto tidak sendirian. Saya menemani belasan kepala sekolah dari Papua yang waktu itu sedang studi banding ke sana. Studi banding ini bagian dari pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah bertaraf internasional yang ditangani Willi Toisuta & Associates.

WTA memilih de Britto sebagai lokasi studi banding karena salah satu SMA favorit di Yogyakarta itu termasuk dalam daftar rintisan sekolah bertaraf internasional versi Kemdiknas. Karena itu, yang ingin mereka pelajari dari de Britto adalah manajemen RSBI-nya. Alasan lainnya lagi, menurut Jeffrie Lempas yang mengetuai panitia pelatihan, tujuan pendidikan de Britto yang ingin melahirkan “pemimpin pelayanan” dianggap cocok dengan embel-embel “pelatihan kepemimpinan”.

Agak lepas dari alasan-alasan panitia itu, saya lebih tertarik pada pendidikan bebas de Britto daripada kepemimpinannya. Alasannya sederhana: saya pikir orang mustahil bisa belajar memimpin dirinya sendiri jika ia tak pernah bebas. Bebas dalam arti tak terbelenggu aturan orang lain—yang biasanya dipaksakan—karena memimpin diri sendiri berarti mengatur dirinya sendiri, menciptakan aturan bagi dirinya sendiri. Kalau orang tak pernah bebas untuk bisa belajar memimpin dan mengatur dirinya sendiri, ia tak mungkin bisa memimpin dan mengatur orang lain. Oleh sebab itu, ada baiknya orang menghayati semangat pendidikan bebas lebih dulu, sebelum sibuk dengan kepemimpinan atau manajemen sekolah. Kalau tidak, kepemimpinan yang muncul bisa jadi cuma kepemimpinan yang ikut-ikutan, dan manajemennya pun tak lebih dari belenggu aturan-aturan menyesakkan.

Jadi bagaimanakah pendidikan bebas de Britto itu?

Kebebasan ala de Britto pertama kali saya dengar dari tuturan ibu saya. Waktu masih SD (saya lupa kelas berapa) saya pernah tanya dia kenapa murid sekolah harus berseragam. Saya sudah lupa Ibu menjawab apa. Yang masih saya ingat cuma keterangan tambahan darinya bahwa siswa-siswa de Britto yang semuanya laki-laki itu boleh tidak berseragam, boleh bersandal dan gondrong, tapi mereka pintar-pintar dan sopan-sopan.

Ibu saya kebetulan bisa dibilang sebagai orang Yogyakarta, tapi ia mungkin tak pernah tahu seluk-beluk de Britto. Ia menghabiskan masa kecilnya hingga SMP di Kulon Progo, melanjutkan sekolah ke SPG Kristen Widyatama dan Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, sebelum akhirnya menjadi konselor sekolah di Surabaya sampai sekarang. Ketika baru-baru ini saya telepon, dia bilang dia belum pernah datang sendiri ke de Britto. Dia hanya pernah membaca buku Menebus Pendidikan yang Tergadai karya St. Kartono, seorang guru bahasa Indonesia di kolese itu. Kebebasan ala de Britto yang dulu ia tuturkan pada saya hanya didasarkan pada cerita orang-orang, yang belum tentu benar.

Namun sebagai anak SD, saya langsung percayai tuturan ibu saya. Mungkin orang memang cenderung percaya pada hal-hal yang ia suka. Mungkin kepercayaan adalah soal selera. Sebagai anak SD, saya tidak suka berseragam. Seragam putih-merah dengan celana pendek dan sepatu hitam polos, menurut selera saya, tidaklah keren. Seragam itu membuat saya yang masih culun jadi tampak lebih culun. Saya ingin punya lebih banyak kebebasan dalam hal berpakaian di sekolah, sambil tetap berprestasi dan berkelakuan sopan. Kebebasan semacam itulah yang menurut saya keren. Dan kebebasan itu saya percaya ada di de Britto.

Timbul keinginan dalam diri saya untuk melihat langsung alam kebebasan di de Britto, dan kalau perlu bersekolah di sana. Tapi selepas SMP saya lupa pernah punya keinginan masuk kolese itu. Saya masuk SMA Kristen Petra 5 di Surabaya. Pada tahun 2005, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengadakan program pertukaran pelajar dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Saya dan puluhan pelajar lain dari Surabaya dikirim dan disebar ke berbagai sekolah di Yogyakarta. Waktu itu saya memang tidak ditempatkan di de Britto, tapi di situ saya kembali ingat de Britto dalam tuturan Ibu. Bagaimanapun, ingatan itu saja tak cukup untuk mendorong saya datang sendiri ke de Britto; untuk menjawab keheranan masa kecil saya. Saya akhirnya cuma beranggapan bahwa de Britto adalah sekolah “elit” yang kebetulan membebaskan siswanya berpakaian dan berambut gondrong. Tidak lebih.

Bisa jadi, anggapan semacam itu saya bangun untuk menghibur diri karena tidak jadi masuk de Britto. Tapi lebih penting lagi, anggapan itu mungkin bisa mewakili sebagian kecil persepsi orang awam tentang kebebasan ala de Britto; bahwa kebebasan di sana hanyalah sebatas pakaian bebas dan rambut gondrong. Bisa jadi pula, anggapan awam itu tidak hanya tumbuh di kalangan orang luar de Britto, tapi juga siswa-siswa de Britto sendiri. Ketika tempo hari berkunjung ke sana, saya berbincang dengan Theodorus Sukristiyono, mantan kepala sekolah de Britto periode 2000-2008. Saya tanya dia, apa masalah terbesar yang pernah muncul dari praktik pendidikan bebas di de Britto? Jawabnya: ada siswa yang memaknai kebebasan sebatas pakaian bebas dan rambut gondrong.

Sukristiyono bilang, pemaknaan kebebasan seperti itu bisa jadi masalah, bahkan bahaya, karena bisa menjebak siswa dalam cara berpikir pragmatis. Pragmatis dalam arti dangkal, tidak mau “repot” menggali makna yang lebih esensial tentang kebebasan. Pemaknaan yang dangkal tentang kebebasan dapat menjebak orang dalam sikap latah, ikut-ikutan, atau bahkan anarki. Anarki bukan dalam pengertian aslinya, yakni masyarakat kooperatif tanpa hirarki, melainkan anarki dalam pengertian populer hari ini: liar tanpa aturan sama sekali.

Sikap-sikap semacam itu tentu saja menyeleweng dari semangat kebebasan yang hendak dikibarkan de Britto. Pada halaman pertama Buku Pedoman Siswa SMA Kolese de Britto termaktub: “Pendidikan Kolese de Britto sangat menekankan nilai kebebasan yang merupakan wujud konkret dari kebebasan anak-anak Allah (Rom. 8:21). Para siswa dididik dalam suasana kebebasan menjadi manusia yang bebas, yaitu yang mampu mengambil keputusan dan bertindak sesuai hati nuraninya yang benar, tidak terbelenggu oleh gengsi, materi, atau kecenderungan untuk ikut-ikutan saja. Manusia yang bebas adalah manusia yang mandiri dan bertanggungjawab atas pilihan dan tindakannya.”

Sebagai awalan, Anda mungkin akan menyukai buku Menjadi Manusia Bebas oleh F. Wawan Setyadi, seorang Jesuit dan alumnus STF Driyarkara yang pernah bekerja sebagai pendidik di de Britto. Buku ini tipis dan ringan. Ia ditulis sebagai pengantar refleksi pendidikan bebas di kolese itu. Saya akan ringkaskan isi buku ini sekarang dan beri sedikit catatan di akhir ringkasan nanti, untuk mendorong refleksi lebih jauh.

Menjadi Manusia Bebas berangkat dari “keprihatinan” Wawan atas praktik pendidikan bebas di de Britto. Dalam pengantarnya ia menulis, “Sebagai bagian dari tim pendampingan, saya harus menanamkan soal kebebasan kepada para siswa melalui berbagai kesempatan. Hari demi hari saya mencoba melakukannya dan semakin lama semakin muncul sebuah keprihatinan: rupanya, belum dimengerti benar makna kebebasan itu!”

Karena berangkat dari keprihatinan semacam itu, maka buku Menjadi Manusia Bebas bermaksud menjelaskan makna kebebasan secara sistematis dalam konteks pendidikan bebas di de Britto. Penjelasan ini terbagi dalam satu prolog dan empat bab. Bab pertama soal perlunya penanaman kebebasan, bab kedua soal memahami kebebasan, bab ketiga soal kebebasan di de Britto, dan bab keempat soal paradoks kebebasan. Sebelum masuk prolog, Wawan mengutip ungkapan Jean-Jacques Rousseau dalam buku Du Contract Social:

“Manusia dilahirkan bebas, dan di mana-mana ia terbelenggu!”

Wawan menganggap ungkapan itu mewakili semangat zaman ketika Rousseau hidup, yakni Zaman Romantik. Manusia dianggap baik dan bebas dalam keadaan alaminya. Kebebasan itu lantas terbelenggu oleh segala macam kemajuan, perkembangan, dan kebudayaan yang dibawa Zaman Pencerahan. Karena itulah muncul seruan “kembali ke alam”. Zaman Romantik mengajak manusia kembali ke alam bebas seperti mula-mula. Masalahnya, orang dianggap sudah tak mungkin kembali ke sana dan hidup menyendiri. Orang hidup dalam masyarakat. Maka dibuatlah kontrak sosial yang dianggap dapat mengembalikan manusia pada kebebasannya.

“Ada kemiripan gaya berpikir antara tulisan ini dan pemikiran Rousseau di atas. Berbicara tentang kebebasan berarti mengungkapkan kembali hal-hal yang secara alamiah telah dimiliki seorang manusia,” Wawan menulis dalam prolognya.

Wawan lantas menyoal dulu pada bab pertama: apakah kebebasan masih perlu ditanamkan pada siswa? Karena punya kemiripan gaya berpikir dengan Rousseau, maka argumen pertama Wawan datang dari sudut pandang filsafat manusia. Menurut filsafat ini, kebebasan merupakan ciri khas manusia. Orang tidak dilahirkan terlebih dahulu dan baru bebas kemudian. Orang lahir dan bebas secara bersamaan. Wawan merujuk pada Kierkegaard dan Macquarrie yang mengatakan bahwa kebebasan dan eksistensi adalah dua hal yang sinonim. Kebebasan dianggap menandai kesempurnaan eksistensi seorang manusia. Karena itu, menurut Wawan, menanamkan kebebasan berarti merawat jati diri kemanusiaan pada manusia. Menanamkan kebebasan berarti menyadarkan manusia bahwa di depannya terdapat banyak pilihan yang bisa dipilih dengan berbagai macam motivasi, tidak asal mengikuti naluri atau instingnya saja.

Dari sudut pandang filsafat manusia, Wawan beralih pada sudut pandang filsafat ketuhanan. Dia bilang bahwa filsafat ketuhanan melengkapi filsafat manusia. “Satu hal menarik yang perlu dipaparkan adalah bahwa kebebasan dapat menjadi sebuah jalan menuju Tuhan, kepada realitas Ilahi. Artinya, kebebasan dapat menjadi sebuah argumen yang membuktikan keberadaan Tuhan. Orang perlahan-lahan dituntun untuk mengimani Tuhan yang telah dibuktikan keberadaannya itu,” kata Wawan.

Logika filsafat ketuhanan Wawan berangkat dari premis bahwa saat menentukan pilihan, manusia tidak asal digerakkan naluri atau instingnya saja, tapi juga berbagai macam motivasi yang tumbuh dari nilai-nilai yang dia anut. Contoh: meski sepulang sekolah perut sudah keroncongan, sekelompok siswa menunda waktu makan siang mereka 30 menit karena hendak berdiskusi soal tugas biologi. Keputusan menunda waktu makan—karena memilih hal lain yang dianggap lebih bernilai—seperti ini tidak terjadi pada binatang. Binatang lapar tentu langsung memburu makanan karena terpaksa oleh instingnya. Bagi Wawan, ini menunjukkan bahwa manusia tidak terikat pada objek apapun. Ketidakterikatan manusia pada objek-objek terbatas hanya mungkin terjadi bila manusia terarah pada realitas “tak-terhingga” yang pasti nyata. Kalau tidak nyata, mustahil realitas itu mengalahkan kecenderungan manusia pada objek-objek terhingga.

“Realitas tak-terhingga yang nyata itu adalah realitas Yang Ilahi; Dialah Tuhan yang kita imani,” Wawan menyimpulkan.

Bertolak dari kesimpulan semacam itu, Wawan lantas melawan pendapat kaum eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre. Refleksi kebebasan Sartre, dalam benak Wawan, bisa mengarah pada sikap ateis karena manusia dianggap punya kebebasan absolut. Kalau manusia bebas secara absolut, maka keberadaan Tuhan menjadi tidak mungkin. Pendapat semacam inilah yang ditentang Wawan karena dia lebih suka memandang kebebasan sebagai jalan menuju Allah. Ia menulis, “Melalui kebebasannya, seorang dituntun untuk sampai kepada suatu realitas transenden yang diimaninya.”

Argumen ketiga Wawan datang dari sudut pandang psikologi perkembangan. Dari sudut pandang ini, anak SMA dimasukkan kategori masa remaja. Pada masa remaja, siswa butuh pendampingan karena masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa biasanya berat dan tidak jelas. Karena itu, menurut Wawan, remaja perlu didampingi agar mereka punya pandangan yang pasti tentang kebebasan dan tanggungjawabnya.

Wawan kemudian menyusun argumen keempatnya dari sudut pandang sosiologis dulu dan sekarang. Dulu, pada zaman penjajahan Orde Baru, rezim militer tampil buas mengimbau penyeragaman di mana-mana. Rambut gondrong dilarang karena dianggap subversif dan tak mencerminkan “kepribadian bangsa” (lihat buku Dilarang Gondrong! oleh Aria Wiratma Yudhistira). Kebebasan jadi langka dan otomatis didamba. Maka rambut gondong ala de Britto pun jadi simbol kebebasan yang sempat membuat murid sekolah lain iri dan berunjuk rasa; menuntut agar diperbolehkan gondrong juga. Sekarang, setelah Orde Baru tumbang dan kebebasan lebih meruang, muncul pertanyaan: apakah kebebasan masih perlu ditanamkan? Wawan menjawab, “Masih! Justru, di zaman ketika kebebasan mendapat ruang yang lebih, harus benar-benar dilihat, kebebasan seperti apa yang digunakan dan apakah kebebasan itu bisa dipertanggungjawabkan.”

Wawan menyebut dua soal sosial yang membuat penanaman kebebasan masih relevan: korupsi dan perkembangan teknologi. Soal korupsi, pada tahun 2008 Indonesia mendapat skor 2,6 dari organisasi Transparency International. Skala yang digunakan adalah 0 (sangat korup) sampai 10 (sangat bersih). Artinya: Indonesia termasuk negara yang agak sangat korup. Kalau dilihat etimologinya, korupsi berasal dari kata Latin “corruptio” yang berarti pembusukan. Apakah yang dibusukkan oleh korupsi itu? “Tidak lain adalah kemanusiaan manusia yang di dalamnya terdapat kebebasan,” kata Wawan.

Soal perkembangan teknologi, Wawan lebih banyak menyoroti fenomena remaja yang keranjingan internet. Ia lantas menghubungkan fenomena ini dengan pemikiran Heidegger soal manusia dan teknik: “Pada mulanya, teknik diciptakan manusia sebagai sarana. Namun, yang terjadi saat ini adalah sebaliknya. Apa yang diciptakan manusia untuk menguasai dunia, malahan menjadi sukar untuk dikuasai. Lebih lagi, manusia malahan dikuasai oleh teknik itu.”

Keempat argumen itu masih Wawan lengkapi lagi dengan argumen dari filsafat pendidikan Driyarkara. Filsafat ini memandang pendidikan sebagai gabungan dua anasir: hominisasi dan humanisasi. Hominisasi maksudnya adalah pengangkatan manusia menjadi seorang manusia. Bagi Driyarkara, manusia pada dasarnya belum manusia. Manusia harus memanusiakan dirinya agar bisa hidup sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Humanisasi lain lagi. Kalau hominisasi adalah pemanusiaan manusia sampai tingkat minimal manusia, maka humanisasi adalah pemanusiaan manusia sampai berkebudayaan tinggi.

“Bila mengingat kembali argumen filsafat manusia, hal yang dikatakan oleh Driyarkara di atas tentu konfirmatif. Kebebasan yang merupakan hakikat manusia, menjadi hal yang mutlak diberikan di dalam pendidikan yang berisi dan bertujuan memanusiakan seorang manusia,” Wawan menerangkan.

Wawan akhirnya menutup bab pertamanya dengan mengutip isi Buku Pedoman Siswa SMA Kolese de Britto, yang sudah saya kutipkan tadi, sebagai argumen keenam. Kesimpulannya: kebebasan memang perlu ditanamkan pada siswa.

Masuk bab kedua, Wawan mulai mengajak pembaca memahami arti kebebasan. Yang pertama dengan membuka kamus. Kita bisa lewati bagian ini karena kebebasan dalam arti umum tidak sungguh-sungguh dibahas Wawan. Yang agak sungguh-sungguh dibahas Wawan adalah arti kebebasan dari sudut pandang etika atau filsafat moral.

Filsafat moral Wawan membagi kebebasan ke dalam dua jenis: “bebas untuk”, alias kebebasan eksistensial; dan “bebas dari”, alias kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial adalah “kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri”, sementara kebebasan sosial adalah “keadaan yang memungkinkan untuk menentukan tindakan diri sendiri tidak dibatasi dengan sengaja oleh orang lain”.

Wawan menerangkan tiga cara membatasi kebebasan sosial: (1) dengan membatasi kebebasan jasmani, seperti pada tawanan yang dipenjara; (2) dengan membatasi kebebasan rohani, seperti pada orang yang otaknya tercuci propaganda; (3) dengan memberi perintah dan larangan, seperti pada orang yang terkungkung norma agama, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Yang penting dicatat dalam hal ini adalah pembatasan kebebasan oleh norma-norma harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika norma-norma tertentu mewajibkan atau melarang seseorang untuk melakukan ini-itu, haruslah jelas alasan yang ada di baliknya. Alasan harus dapat dikatakan dengan terbuka dan masuk akal,” kata Wawan.

Wawan menyatakan bahwa kebebasan dan tanggungjawab adalah dua hal yang saling terkait. Cuma orang bebas yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, orang gila yang tidak matang secara kognitif—sehingga dianggap tidak bebas secara rohani—tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum ketika dia membunuh orang. Seorang anak kecil pasti akan dimintai pertanggungjawaban lebih sedikit daripada orang dewasa ketika ia mencorat-coret tembok rumah. Wawan mengatakan, “Semakin besar kebebasan, semakin dalam orang dimintai pertanggungjawaban.” Tanggungjawab seperti apa?

Setiap pilihan aksi selalu punya konsekuensi. Misal: kalau murid tidak mengerjakan tugas, maka ia tidak mendapat nilai. Bila ada murid yang menyatakan bahwa dengan kebebasannya ia memilih untuk tidak mengerjakan tugas, dan karena itu berani menanggung risiko tidak mendapat nilai, apakah ia termasuk bertanggungjawab? Menurut Wawan, tidak.

Bagi Wawan, tanggungjawab pada bagian konsekuensi saja tidak cukup. Tanggungjawab juga harus ada pada bagian pengambilan keputusan. Ia menulis, “Di bagian keputusan bebas itulah, pertama-tama terletak pertanggungjawaban. Ketika hendak memutuskan sesuatu, seseorang harus memeriksanya terlebih dahulu, apakah keputusannya berkualitas atau tidak?”

Wawan mengatakan bahwa parameter yang dipakai untuk mengukur kualitas keputusan seseorang adalah hirarki nilai yang dihayati, norma-norma keluarga, masyarakat, sekolah, dan terakhir adalah suara hati. Itu sebabnya pada bab ketiga soal kebebasan di de Britto, ia menyatakan bahwa implementasi kebebasan di kolese itu pertama-tama dilakukan dengan mengajarkan hirarki nilai-nilai, norma-norma, dan pengasahan suara hati sebagai pondasi.

“Penanaman pondasi semacam ini tentu tidak hanya cukup di tataran kognitif, melainkan juga harus ada interiorisasi—nilai harus sampai di kedalaman hati. Yang sudah masuk ke dalam hati itu pada gilirannya harus menjadi konkret dalam tingkah laku dan pekerjaan sehari-hari,” kata Wawan.

Dalam membangun pondasi nilainya, Wawan mengacu pada hirarki nilai Max Scheler yang membagi nilai menjadi empat tingkatan, yakni sensorik, vital, rohani, dan absolut. Dalam setiap tingkatan ada nilai positif dan negatif. Nilai sensorik maksudnya kesenangan (positif) dan ketidaksenangan (negatif). Nilai vital maksudnya sehat (positif) dan sakit (negatif). Nilai rohani contohnya seperti indah-jelek, benar-salah, dan adil-timpang. Sedangkan yang paling tinggi adalah nilai absolut yang menyangkut “objek-objek absolut” dan terdapat dalam bidang religius—misalnya, menurut Wawan, adalah orang suci atau Yang Absolut. Ia menyatakan, “Jika terdapat sebuah konflik nilai, nilai yang lebih tinggilah yang harus dimenangkan.”

Pembagian nilai lain, yang lebih sederhana menurut Wawan, adalah pembagian nilai menjadi dua: instrumental dan hakiki. Nilai instrumental adalah yang memungkinkan orang mencapai tujuan hidup, sedangkan nilai hakiki adalah yang berharga pada dirinya sendiri dalam kondisi apapun. Dengan mengetahui pembagian nilai ini, orang bisa tentukan mana yang semestinya jadi sarana dan mana yang semestinya jadi tujuan. Kalau tidak, semua bisa terbolak-balik: sarana jadi tujuan dan tujuan jadi sarana. Contoh: jika tujuan murid adalah belajar, maka ia bisa gunakan internet untuk tujuannya itu. Kalau sampai terbalik, ia bisa minta fasilitas internet dengan alasan mau belajar, dan setelah diberi fasilitas ia tak jadi belajar.

Selain kebebasan, kasih, inklusivisme, dan nilai-nilai lain yang tercantum pada visi-misi sekolah, nilai yang dipromosikan secara sloganistik di de Britto adalah “competence”, “conscience”, dan “compassion” yang berakar pada spiritualitas Ignatian. Nilai 3C ini, menurut Wawan, tidak akan pernah selesai untuk diperiksa ulang, meski telah sedemikian konkret ada dalam profil siswa dan visi-misi sekolah. Selalu ada ruang untuk penafsiran baru sesuai konteks zaman yang berubah. Sekolah perlu terus memikirkan ulang nilai-nilai itu dan meletakkannya dalam “grand design” sekolah.

“Oleh karena itu, sebuah usaha pemberian pondasi, penanaman nilai selalu mengandung daya kritis untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah ada dan yang sudah mapan,” Wawan menekankan.

Di de Britto, usaha penanaman nilai itu dilakukan lewat pendekatan “cura personalis”. Setiap siswa didekati dan dikenal satu demi satu. Ini terjadi karena dalam pendidikan bebas, setiap siswa berhak mendapat perhatian personal seperlunya demi penanaman nilai. Pendidikan bebas, menurut Wawan, bukanlah pendidikan massal yang mencetak muridnya jadi serba sama-serupa. Wawan menjelaskan, “Dalam pendekatan cura personalis, tentu bukan dihindari sebuah pendekatan yang prosedural. Namun, penghargaan atas masing-masing pribadi sebagai subjek yang memiliki dinamika tertentu, lebih diutamakan. Selalu ada ruang untuk diskusi, untuk menggali dan memperkuat kembali pondasi nilai, suara hati yang ditanamkan.”

Saya jadi ingat cerita Romo Bagus Dwiko ketika mendapati tiga siswa de Britto merokok di sekolah. Romo Dwiko adalah “pamong” atau wakil kepala sekolah untuk urusan kesiswaan di de Britto. Dia cerita bahwa di kolese itu siswanya dilarang merokok. Tatkala ia mendapati tiga siswanya merokok di sekolah, yang pertama kali ia lakukan adalah bertanya: siapa di antara ketiga anak itu yang berinisiatif menyulut rokok? Ketika si pelopor mengaku, ia justru disuruh kembali ke kelas, sementara dua temannya harus berurusan lebih jauh dengan Romo Dwiko. Sebabnya, karena yang dua ini ternyata cuma ikut-ikutan merokok. Orang yang cuma ikut-ikutan dianggap tidak bebas. Ini dianggap lebih gawat daripada melanggar larangan merokok di sekolah. Beda-beda perlakuan yang diterima ketiga siswa ini mungkin bisa jadi contoh pendekatan “cura personalis” di de Britto. Dari sini juga mungkin bisa kelihatan bahwa nilai kebebasan di de Britto hirarkinya lebih tinggi dari norma sekolah yang melarang merokok.

Setelah pondasi nilai ditanamkan, maka babak penting selanjutnya adalah memberi ruang kebebasan bagi siswa. Wawan bilang, inilah yang dimaksud dengan “memberikan sayap”. Mungkin maksudnya adalah sayap kebebasan. Ia menerangkan, “Jika kolese de Britto ingin konsisten mengambil kebebasan sebagai ciri pendidikannya, harus selalu ditanyakan, apakah siswa memang memiliki ruang yang cukup untuk mempraktikkan kebebasannya berdasarkan pondasi nilai yang telah diterima dan dihayati olehnya. Dalam kegiatan akademis maupun non-akademis yang dilakukan siswa, apakah mereka selalu mendapat ruang yang cukup untuk memilih, untuk menunjukkan kreativitas dan imajinasinya, untuk mempraktikkan pondasi nilai yang dimilikinya? Apakah seorang siswa diberikan ikan ataukah kail?”

Pada babak ruang kebebasan inilah, menurut Wawan, ada dua tindakan ekstrem yang mungkin terjadi dan patut diwaspadai. Yang pertama adalah usaha untuk mengurangi atau bahkan menarik kembali kebebasan yang telah diberikan. Bukan karena siswa belum siap menerima kebebasan, tapi karena mempraktikkan kebebasan memang tidak gampang, melelahkan, dan butuh daya tahan.

“Contoh yang paling sederhana: melihat semua siswa berseragam rapi mungkin terasa lebih mudah dan menyenangkan daripada membiarkan anak didik memilih sendiri pakaian yang hendak mereka kenakan saat bersekolah. Mengunci pintu gerbang sekolah setelah bel jam pertama berbunyi mungkin terasa lebih mudah daripada membiarkan pintu itu selalu terbuka dengan konsekuensi harus mengurusi satu per satu siswa yang datang terlambat.”

Tindakan ekstrem kedua yang mungkin terjadi adalah membiarkan ruang kebebasan itu terbuka sedemikian jauh sampai melupakan prinsip atau nilai yang ditanamkan. Menurut Wawan, pada situasi ini orang akan bertindak tanpa prinsip atau nilai tertentu yang berharga, dan kebebasan semacam ini dianggap mengarah pada anarki. Sekali lagi, anarki dalam pengertian populer hari ini: liar tanpa aturan sama sekali.

“Sebagai contoh, seorang anak didik yang memilih untuk merokok dan mengakrabi alkohol. Dia tidak tahu lingkaran nilai apa yang melatarbelakangi pilihannya itu. Ia hanya ikut-ikutan. Ia bertindak tanpa sebuah prinsip yang jelas. Contoh yang lebih sederhana, seorang anak tidak mengerti mengapa ia memilih untuk berambut pendek atau panjang.”

Itu sebabnya pada babak ruang kebebasan ini, siswa de Britto perlu mendapat latihan pemilihan. “Kebebasan terletak dalam sebuah keputusan bebas yang didapat melalui sebuah proses pemilihan,” kata Wawan. Latihan pemilihan itu diambil dari tradisi “electio” Ignatian, karena de Britto adalah lembaga bentukan Jesuit. Dalam tradisi ini, menurut Wawan, sebuah pemilihan selalu berada dalam “suasana doa” karena pemilihan dianggap sebagai suatu “penegasan rohani”. Dalam sebuah penegasan rohani, orang harus membeda-bedakan gerak roh, membedakan roh baik dan roh jahat, sampai akhirnya dia bisa “menemukan kehendak Tuhan bagi dirinya”.

Akhirnya, pada bab keempat, Wawan mengantar pembaca tiba pada sebuah kesimpulan paradoksal tentang kebebasan. Kesimpulan itu adalah kebebasan selalu berarti “ketidakbebasan”. Sebabnya, kebebasan selalu menuntut ruang dan ruang itu berarti keterbatasan, ketidakbebasan. Bagi Wawan, kebebasan mustahil bergerak dalam kehampaan dan kekosongan. Kebebasan butuh ruang dan ruang adalah pembatas, belenggu. Dalam hal ini, ruang terwujud nyata dalam pertanggungjawaban. Wawan lantas memberi pemaknaan baru terhadap ungkapan Rousseau:

“Memilih setia pada kebebasan yang dibawa sejak lahir, berarti memilih untuk memakai belenggu di tubuh kita. Memilih kebebasan berarti memilih untuk tinggal di ruang tertentu, untuk menerima batas tertentu, ketidakbebasan tertentu, tanggungjawab tertentu.”

Menurut Wawan, karena kebebasan dan tanggungjawab ibarat dua sisi koin yang tak terpisahkan, maka debat apakah pendidikan bebas lebih baik dari pendidikan tanggungjawab adalah debat yang tak perlu. Dua hal itu selalu berkelindan bersama dalam tegangan paradoksal yang akan selalu ada.

“Sampai di sini, paparan ini rupanya sudah cukup. Namun, ia tidak mungkin diakhiri dengan sebuah tanda titik petanda jawaban. Ia harus dan memang semestinya diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Jika de Britto ingin terus mempertahankan pendidikan bebasnya, bagaimana ia akan memelihara kedalaman tegangan paradoksal itu?” demikianlah akhir buku Wawan.

Hal pertama yang langsung menyita perhatian saya adalah logika penanaman kebebasan Wawan. Bab pertama buku Wawan berjudul “Kebebasan Perlu Ditanamkan”. Jika kita kembali pada ungkapan Rousseau yang dikutip Wawan, bahwa kebebasan sudah ada pada manusia sejak lahir, kenapa ia masih perlu ditanamkan? Wawan menjawab: untuk merawat jati diri kemanusiaan.

Saya bayangkan menanam adalah memasukkan sesuatu dari luar pada objek yang ditanami, karena sesuatu yang ditanamkan belum ada pada objek itu. Misal: benih padi ditanam pada tanah, karena tanahnya belum memuat benih itu. Kalau tanahnya sudah mengandung benih padi, kenapa orang harus menanam benih padi lagi di tanah itu? Untuk merawat jati diri ketanahan? Menanam benih padi pada tanah yang sudah memuat benih padi bisa jadi ibarat menggarami lautan, sia-sia.

Namun “sia-sia” dalam konteks penanaman kebebasan bukan hanya penanaman kebebasan yang berulang dan berlebihan (redundant), melainkan juga kebebasan yang ditanamkan mungkin bukan kebebasan asli yang sebetulnya sudah dibawa manusia sejak lahir. Kebebasan yang ditanamkan bisa jadi adalah kebebasan sintetik yang sudah terkonstruksi oleh budaya dan pemikiran tertentu, yang sebetulnya asing bagi diri siswa. Apakah kebebasan yang sudah terkonstruksi itu bebas? Lebih jauh lagi, barangkali kebebasan yang asli itu sebetulnya tiada. Jika benar bahwa manusia dilahirkan bebas, apa benar juga bahwa manusia pernah memilih untuk dilahirkan bebas?

Sartre, filsuf ateis yang pendapatnya dilawan Wawan, mengatakan bahwa manusia “dilempar” ke dalam dunia. Dilempar: ada nuansa pemaksaan dalam kata itu. Manusia dilempar, berarti manusia terbungkus dalam sikap pasif kala ia terlempar. Ia tidak “menghendaki” kelahirannya, melainkan “dikehendaki” kelahirannya. Dikehendaki oleh (si)apa? Yang menghendaki, tentu saja. Lalu (si)apakah itu yang menghendaki? Entahlah.

Pertanyaan semacam itu hanya bisa dijawab dengan entah, kecuali kita mau melakukan lompatan iman dengan menyebut kata “Tuhan”. Kalau tidak, kita bisa bilang bahwa kelahiran manusia itu terjadi akibat proses alami belaka; bercumbunya ovum dan sperma. Lantas (si)apakah itu yang mengatur proses alam? Entahlah. Orang yang melakukan lompatan iman tentu menyebut lagi dengan pasti kata “Tuhan”, sementara yang lain mungkin menyebut dengan pasti bahwa alam terjadi sendiri dan tidak diciptakan. Orang lain lagi, yang bertahan dalam entah-berentah, tentu tidak melakukan lompatan iman dan karenanya tidak mendapat kepastian. Namun, bertahan dalam ketidakpastian itu sebenarnya juga merupakan bentuk iman, dan lompatan iman sendiri juga tak pernah pasti. Pada dasarnya mereka sama saja. Bedanya, iman yang bertahan dalam ketidakpastian tidak perlu melompat-lompat.

Maka, jika Rousseau mengatakan bahwa manusia dilahirkan bebas, Sartre justru mengatakan bahwa manusia “dikutuk” untuk bebas. Dikutuk oleh (si)apa? Yang mengutuk, tentu saja. Dan (si)apakah itu yang mengutuk? Entahlah. Mungkin yang mengutuk itu sama dengan yang menghendaki kelahiran manusia, sama juga dengan yang menciptakan dan mengatur proses alam. Mungkin dialah yang maha segalanya, yang transenden itu, yang melampaui apapun yang pernah manusia coba pikirkan tentangnya. Dia maha baik, sekaligus maha jahat, sekaligus tidak keduanya, alias maha biasa. Biasa saja. Tidak perlu dibesar-besarkan, atau dikecil-kecilkan, bahkan tidak perlu dipikirkan, dibicarakan, dan dikhotbahkan mati-matian, karena apapun yang dipikirkan dan dikatakan manusia tentangnya sama sekali tidak mempengaruhi keberadaannya. Transenden, bukan?

Oleh sebab itu, saya mulai berpikir bahwa perlawanan Wawan terhadap pendapat Sartre bisa jadi tidak perlu. Jika Tuhan yang dimaksud Wawan adalah yang transenden, maka ateis macam Sartre pun sebetulnya mengakui bahwa ada yang transenden pada manusia, dan itulah yang memungkinkan kebebasannya. Tapi jika yang transenden itu diklaim sebagai Tuhan yang menyuruh-nyuruh manusia melakukan ini-itu, berdasarkan syariat dan moral tertentu, yang termuat dalam kitab tertentu, yang ditulis dan diturunkan lewat nabi tertentu, seperti pada agama-agama, maka klaim itu memang perlu pembuktian lebih dekat.

Sederhana saja, pengakuan Sartre terhadap yang transenden bisa mulai dipahami dengan membedakan “kita” dari “diri kita”. Kita bukanlah diri kita. Misalnya, saat kita sadar diri kita sedang berpikir, “kita yang sadar” bukanlah “diri kita yang sedang berpikir”. Ada beda antara “berpikir” dan “menyadari sedang berpikir”. Masih bingung dengan penjelasan ini? Saat kita sadar diri kita sedang bingung, “kita yang sadar” bukanlah “diri kita yang sedang bingung”. Ada beda antara “bingung” dan “menyadari sedang bingung”. Kebingungan tidak bisa diselesaikan dalam kebingungan. Kebingungan harus dilampaui agar kita tidak bingung dan bisa menyelesaikan kebingungan. Kita bisa melampaui kebingungan diri kita dengan cara menyadarinya. Kita bisa menyadarinya karena kita punya kesadaran. Kesadaran inilah yang transendental (bersifat melampaui) pada manusia, dan menjadi landasan ontologis bagi kebebasan kita. Saat kita menyadari segala sesuatu, maka kita melampaui segala sesuatu dan tidak terikat pada segala sesuatu. Kita bisa memilih dengan bebas. Maka betul yang dikatakan Wawan: menanamkan kebebasan berarti “menyadarkan” manusia bahwa di depannya terdapat banyak pilihan yang “bisa dipilih” dengan berbagai macam motivasi, “tidak asal” mengikuti instingnya saja. Manusia bisa melampaui—mentransendensi—kecenderungan dirinya pada objek-objek terbatas karena ia punya kesadaran yang transenden, tak terbatas.

Memang kemudian agak “aneh” jika kesadaran manusia yang transenden itu disamakan dengan realitas transenden yang menghendaki kelahiran manusia, yang mengutuk manusia untuk bebas, atau bahkan yang menciptakan dan mengatur proses alam. Aneh dalam tanda kutip, karena itu mungkin baru terasa aneh kalau orang sudah sangat terbiasa berpikir bahwa yang transenden adalah Tuhan, dan Tuhan bukanlah kesadaran manusia. Bagaimanapun, ada orang yang menganggap bahwa kesadaran manusia itulah Tuhan. Anggapan yang agak “lain” dari itu berpendapat bahwa kesadaran setiap manusia adalah realitas transenden kecil (mikrokosmos) yang merupakan bagian dari realitas transenden besar (makrokosmos), yang menjadi awal dan akhir segalanya: alfa dan omega. Jika alfa dan omega itu adalah Tuhan, realitas transenden besar, maka kesadaran setiap manusia, yang merupakan realitas transenden kecil, tak lain adalah “serpihan roh” Tuhan, entitas ilahi, yang Tuhan tanam sendiri pada manusia untuk menyertainya. Dalam bahasa agama: Tuhan senantiasa beserta kita. Itu sebabnya kita boleh bilang bahwa di dalam manusia ada Tuhan (sebagai kesadaran, realitas transenden kecil) dan di dalam Tuhan (sebagai realitas transenden besar) ada manusia. Manusia dan Tuhan saling terhubung, bahkan menyatu, ketika si manusia sadar sesadar-sadarnya. “Uthak-athik gathuk” alias pencocok-cocokkan konsep seperti ini bisa jadi salah dan belum tentu keliru.

Kesadaran manusia yang transenden itu pada gilirannya berguna untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi kebebasan sintetik yang ditanamkan pada siswa. Kalau kita perhatikan lagi, kebebasan ala de Britto dibangun di atas pondasi nilai tertentu. Kalau pondasi nilainya diubah, maka konstruksi kebebasannya juga otomatis berubah. Pondasi nilai bisa berubah saat anak didik melampaui itu, menyadari itu. Ketika si anak sadar, ia tidak lagi terikat pada pondasi nilai yang telah ditanamkan. Ia bisa membangun pondasinya sendiri, melampaui hirarki nilai Max Scheler dan menyusun nilai-nilai baru yang ia pilih secara bebas berdasarkan kesadarannya sendiri, untuk memunculkan konstruksi kebebasan baru yang lebih pas bagi dirinya.

Tindakan semacam itu tentu agak beda dari “anarki” yang Wawan sebut pada halaman 58, karena anak didik tidak melupakan pondasi nilai yang sudah ditanamkan. Anak didik hanya menggantinya dengan nilai-nilai baru yang dia anggap lebih berharga, dengan segala argumentasinya. Wawan sendiri menyatakan, “Sebuah usaha pemberian pondasi, penanaman nilai selalu mengandung daya kritis untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah ada dan yang sudah mapan.” Dalam hal ini, kesadaran manusia yang transenden bertindak sebagai sumber kebebasan asli yang menelan kemapanan nilai-nilai lama dan memunculkan nilai-nilai baru, menggantikan konstruksi kebebasan sintetik yang sudah usang.

Dengan demikian, apakah kebebasan yang asli itu ada? Jawabnya: ada, tapi tidak juga. Jika kebebasan yang asli itu terletak pada kesadaran manusia yang transenden, maka Sartre sendiri mengatakan bahwa kesadaran itu bukan benda: “nothing”. Tiada. Maksudnya tiada adalah kesadaran itu tak punya realitas objektif, sehingga boleh dianggap “tiada”. Tapi karena kesadaran yang bukan benda itu ada—bisa kita rasakan keberadaannya—maka sebetulnya yang tiada itu ada. Nothing exists. Kesadaran “yang tiada” inilah yang menuntun manusia untuk mengada, membentuk eksistensinya. Dan karena “tiada” yang menuntun arah hidup manusia, maka manusia bebas menentukan hidupnya. Manusia bebas secara absolut, dan karena itu manusia juga punya tanggungjawab pribadi yang absolut. Ia tak boleh bersikap cengeng dengan menimpakan kesalahannya pada sesuatu atau orang lain, termasuk Tuhan. “Pada akhirnya orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing,” kata Sartre.

Oleh sebab itu, agak beda dari Wawan yang melawan pendapat Sartre, saya mulai berpikir bahwa jika refleksi kebebasan absolut Sartre dapat mendorong orang untuk bertanggungjawab secara absolut, maka justru sebaiknya refleksi Sartre inilah yang disemai di sekolahan. Karena seperti diungkapkan Wawan sendiri, memilih belenggu tanggungjawab berarti memilih setia pada kebebasan yang dibawa sejak lahir. Apabila ini dilakukan secara absolut, secara penuh, maka ini berarti merawat jati diri kemanusiaan secara penuh pula. Mencegah dehumanisasi sejak dini. Bagaimana caranya?

Saya kira kuncinya terletak pada latihan pemilihan yang Wawan ungkapkan dalam akhir paparannya soal implementasi kebebasan di de Britto. Saya mulai berpikir bahwa justru latihan pemilihan itulah yang semestinya dikedepankan sejak masa paling awal implementasi kebebasan—terintegrasi dengan penanaman pondasi nilai. Sebabnya, sekali lagi, saya ambil dari ungkapan Wawan sendiri: “Kebebasan terletak dalam sebuah keputusan bebas yang didapat melalui sebuah proses pemilihan.” Ini berarti bahwa saat orang memilih, pada saat itulah ia sedang menggunakan kebebasannya; ia sedang bebas, mengalami kebebasan. Saat ia sedang mengalami kebebasan, pada saat itulah nilai kebebasan tertanam. Kebebasan tidak bisa hanya dikhotbahkan. Kebebasan harus dialami agar nilai kebebasan, dalam istilah Wawan, “terinteriorisasi” sampai di kedalaman hati. Jika orang menggunakan kebebasannya dengan tepat, maka kebebasannya juga akan membebaskan dia. Tapi jika dia korup, menyelewengkan kebebasannya, maka kebebasannya juga akan korup, melakukan pembusukan (corruptio) terhadap kemanusiaan orangnya dan orang lain. Menggunakan kebebasan dengan tepat berarti memilih dengan tepat. Memilih dengan tepat butuh latihan pemilihan. Dan jika hidup ini selalu penuh pilihan, bisa jadi latihan pemilihan ini adalah proses belajar sepenuh hidup.

Dalam membangun pondasi nilai, kita perlu ingat bahwa orang tidak semestinya mati-matian berpegang pada nilai-nilai tertentu. Sebabnya, setiap keputusan selalu dibuat pada situasi-kondisi dalam konteks yang sudah tertentu. Situasi-kondisi dalam konteks yang sudah tertentu ini selalu berubah tak menentu, tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, kita tahu bahwa nilai selalu tidak bebas-nilai. Nilai selalu tidak bebas-nilai karena nilai berangkat dari pengalaman manusia, yang penuh muatan subjektif. Karena nilai selalu tidak bebas-nilai, maka nilai tidak bisa berlaku umum pada segala situasi-kondisi dalam segala konteks. Jika ia masih juga dipaksakan agar berlaku, maka yang muncul adalah “penyimpangan”. Penyimpangan dalam tanda kutip karena orang bisa saja mengira penyimpangan itu sebagai kebenaran—karena sesuai dengan nilai yang terlanjur ia anut secara absolut—meski penyimpangan itu pada faktanya justru merusak kemanusiaan. Contoh: orang yang berjihad sampai merusak tempat ibadah orang lain. Dalam hal ini, kita perlu lebih hati-hati memilih nilai yang akan kita anggap sebagai absolut. Lagi-lagi soal pilihan.

Karena nilai tidak selalu bisa kita andalkan, padahal di saat yang sama kita harus selalu membuat keputusan, maka kita perlu landasan yang lain, yang selalu bisa kita andalkan pada segala situasi-kondisi dalam segala konteks. Landasan itu pasti melampaui nilai-nilai. Transenden. Dan realitas transenden yang secara masuk akal dapat kita akses sebagai manusia tak lain adalah kesadaran kita sendiri: yang tiada.

Sartre menyatakan bahwa kesadaran kita itu “cair”, tidak identik dengan diri, dan dinamis. Karena tidak identik dengan diri, maka kesadaran tidak sama dengan pikiran yang menghuni diri manusia. Ingat kembali bahwa “berpikir” tidak sama dengan “menyadari sedang berpikir”. Karena kesadaran tidak sama dengan pikiran, maka apapun yang kita pikirkan tentang kesadaran bukanlah kesadaran itu sendiri. Kesadaran itu sendiri selalu melampaui pikiran kita, pikiran manusia, termasuk pikiran Sartre. Karena itu, pernyataan Sartre tentang kesadaran juga bukan kesadaran itu sendiri. Pernyataan Sartre tentang kesadaran adalah konsep atau nilai Sartre terhadap kesadaran. Konsep tidak sama dengan yang dikonsep, sebagaimana ungkapan “peta bukanlah wilayah”. Peta hanyalah gambaran yang terhubung pada realitas wilayah. Jika hubungan itu sesuai dengan realitas wilayah, maka peta itu benar. Jika tidak, maka peta itu salah.

Karena itu, pernyataan Sartre tentang kesadaran perlu kita cek ulang kebenarannya. Caranya dengan merasakan keterhubungan konsep itu pada realitas kesadaran yang ada pada kita masing-masing. Bagaimanapun, karena sudah merasakan kecocokan konsep Sartre dengan realitas kesadaran saya sendiri, maka saya memilih konsep itu untuk saya pakai dalam pembahasan ini. Ini sekaligus untuk kembali mengingatkan kita pada pernyataan sebelumnya, bahwa nilai atau konsep tidak selalu bisa kita andalkan. “Tidak selalu bisa” juga berarti “kadang-kadang bisa”. Untuk sekarang, bolehlah dikatakan bahwa saya sedang mengandalkan konsep Sartre soal kesadaran, karena saya anggap konsep itu sedang bisa saya andalkan. Bisa saya andalkan karena saya sudah membuktikan sendiri kebenarannya, dan karena itu saya tahu bahwa konsep itu bisa relevan untuk pembahasan ini.

Nilai kesadaran ala Sartre yang bisa berguna untuk pembahasan ini adalah “dinamis”. Kesadaran kita dinamis, beda dari pikiran diri kita yang lembam, sulit berubah. Kelembaman pikiran inilah biang sifat keras kepala diri kita sebagai manusia; penyebab utama kecenderungan diri kita untuk menolak hal-hal baru, nilai-nilai yang baru kita jumpai, sambil membuat diri kita tetap nyaman mengugemi nilai-nilai lama yang bisa jadi sudah tidak relevan. Untuk menjaga pikiran agar tetap “up-to-date”, tidak ketinggalan zaman, kita perlu menjaga pikiran agar tetap terhubung dengan kesadaran, setiap saat. Sifat dinamis kesadaran inilah yang kemudian membuatnya cocok untuk diandalkan pada situasi-kondisi dalam konteks yang selalu berubah tak menentu. Jika orang ingin selalu tepat membuat keputusan, maka ia harus selalu sadar saat berpikir. Kalau orang berpikir tanpa sadar, maka pikirannya tidak terkendali. Berpikir tanpa kendali dapat menyebabkan orang terjebak kebingungan; tidak bisa mengambil keputusan, atau mengambil keputusan serampangan.

Kesadaran itu sendiri, karena ia transenden dan melampaui nilai-nilai, adalah “sesuatu” yang bebas-nilai. Sesuatu dalam tanda kutip karena kesadaran adalah “nothing”, bukan benda. Tapi justru karena kesadaran itu bukan benda, saya merasa bahwa tradisi “electio” Ignatian yang dipilih de Britto sebagai metode latihan pemilihan bisa jadi sudah tepat. Dalam tradisi ini, menurut Wawan, pemilihan selalu dilakukan dalam “suasana doa” karena pemilihan dianggap sebagai “penegasan rohani” (spiritual discernment). Unsur rohani di sini penting karena kesadaran yang akan diri kita akses itu bukan benda (nothing) dan tak punya realitas objektif. Kesadaran tak ada secara fisikal, melainkan secara spiritual, rohani. Karena kesadaran adanya secara spiritual, maka mengaksesnya juga harus lewat jalan spiritual. Salah satu jalan spiritual itu adalah spiritualitas Ignatian yang dipilih de Britto.

Saya belum tahu persis bagaimana tradisi “electio” Ignatian. Yang saya tahu dari paparan Wawan, penegasan rohani itu tujuannya untuk menemukan “kehendak Tuhan”. Di sini, kalau kita bermain “uthak-athik gathuk” lagi dan menyamakan Tuhan dengan kesadaran manusia yang transenden itu, maka esensi suasana doa dan penegasan rohani dalam tradisi “electio” Ignatian bisa jadi sama dengan melatih siswa untuk semakin peka terhadap kesadarannya. Melatih siswa untuk peka terhadap kesadaran bukan berarti melatih kesadaran. Kita tidak bisa melatih kesadaran kita, sebagaimana kita tidak bisa melatih Tuhan. Yang bisa kita latih adalah diri kita untuk semakin peka terhadap Tuhan, terhadap kesadaran. Jadi bila orang sedang tidak sadar, bukan berarti kesadarannya melemah atau hilang, melainkan orangnya sendiri sedang tidak terhubung dengan kesadarannya. Dalam bahasa agama: Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia, tapi manusialah yang berpaling dari Tuhan.

Sebagai lembaga yang lahir dari benih Jesuit, de Britto mungkin memang harus memilih spiritualitas Ignatian sebagai jalan spiritualnya. Jalan spiritual itulah warna semangat pendidikan bebasnya. Tapi kita tahu bahwa spiritualitas Ignatian bukanlah satu-satunya spiritualitas di dunia. Oleh sebab itu, sekolah-sekolah lain, yang ingin mempraktikkan pendidikan bebas juga, bisa memilih spiritualitas-spiritualitas lain yang dianggap cocok dengan konteks lembaganya masing-masing. Yang kita perlu sadari adalah pilihan lembaga belum tentu cocok untuk setiap orang dalam lembaga itu. Setiap orang punya dan semestinya diperbolehkan memilih jalan spiritualnya masing-masing. Bisa jadi, pendekatan “cura personalis” yang ideal diterapkan sejak pemilihan jalan spiritual ini. Masing-masing siswa didorong untuk menemukan jalan spiritualnya sendiri, yang pas bagi dirinya. Pertanyaannya: bagaimana menemukan jalan yang tepat jika siswa sendiri masih “buta jalan” pada awalnya?

Saya kira caranya adalah dengan mencoba-coba jalan (apapun) disertai pendampingan guru. Dengan mencoba-coba jalan, maka siswa mengalami jalan. Saat mengalami jalan, siswa bisa menemukan nilai-nilainya sendiri terhadap jalan yang sedang ia jalani. Apakah nilai-nilai yang ia temukan sama dengan yang diajarkan kepadanya? Jika tidak sama, atau belum pernah diajarkan sama sekali, maka siswa bisa melakukan pembaruan terhadap nilai-nilai yang sudah ada dan mapan. Dari sinilah muncul nilai-nilai baru, konsep-konsep baru; ilmu-ilmu baru pun mekar. Inilah nisbah antara spiritualitas dan ilmu. Dalam proses mencoba-coba jalan spiritual, saya kira spiritualitas Ignatian bisa jadi alternatif menarik yang perlu dicoba.

Yang perlu kita catat, spiritualitas tidak selalu harus sama dengan agama dalam arti umum. Itu sebabnya orang yang tiada beragama pun bisa punya spiritualitasnya sendiri. Orang yang tiada beragama pada dasarnya beragama pada yang tiada, seperti ateis macam Sartre beragama pada yang tiada: kesadaran manusia yang transenden. Lebih dalam lagi, spiritualitas bisa diartikan sebagai kesemangatan. Spirit adalah semangat. Ada orang yang sangat bersemangat ilmiah sampai berani mendeklarasikan ilmu pengetahuan sebagai agamanya. Ritusnya adalah menelaah, meneliti, menata pikiran, sampai kemudian menuturkannya lewat kata-kata dan perbuatan. Apapun yang kita kerjakan bisa bersifat spiritual asal kita kerjakan dengan penuh kesadaran. Agama bilang: kerja adalah ibadah.

Itu menunjukkan bahwa ajaran agama-agama kuno bisa jadi masih ada benarnya. Ajaran-ajaran agama yang sudah berusia ratusan hingga ribuan tahun bisa jadi benar, pada masanya, pada situasi-kondisi dalam konteks yang sudah tertentu waktu itu. Mungkin sekali, ajaran-ajaran agama adalah buah kesadaran manusia pada waktu itu. Setelah waktu itu lewat, kesadaran manusia berubah sehingga buahnya juga otomatis berubah. Muncul ajaran-ajaran baru yang sesuai dengan semangat zamannya. Yang patut kita ingat, buah kesadaran bukanlah kesadaran itu sendiri. Kesadaran manusia berubah dinamis, sementara buahnya yang jatuh pada waktu-waktu tertentu—mengendap dalam berbagai tradisi—senantiasa statis, lembam. Orang kemudian secara tidak sadar lebih suka mengugemi buah-buah kesadaran daripada kesadaran itu sendiri. Pikiran orang terbolak-balik: buah kesadaran dianggap sebagai kesadaran, dan kesadaran hanya dianggap sebagai salah satu buah spiritualitas tertentu. Orang bahkan menolak kesadaran karena kesadaran itu menurunkan buah-buah baru yang bisa jadi tidak cocok dengan buah-buah lama yang sudah kadaluwarsa. Tuhan dikatakan tidak pernah berubah, sedangkan kesadaran manusia selalu berubah. Padahal kalau kita sadar, kita sudah lama tahu bahwa yang tiada berubah adalah perubahan itu sendiri.

Oleh sebab itu, saya mulai berpikir bahwa ateis macam Sartre, yang berpegang pada kesadaran yang transenden, mungkin malah lebih spiritual ketimbang orang yang berpegang pada ajaran-ajaran agama tua dan mapan. Semakin dekat pada yang transenden, kebebasan manusia semakin absolut. Bahasa agamisnya: semakin dekat dengan Tuhan, manusia semakin bebas, dan bertanggungjawab. Kenapa? Karena ayat Roma yang dikutip de Britto pada buku pedoman siswanya sendiri mengatakan bahwa “anak-anak Tuhan” itu merdeka, bebas.

Sampai di sini, manusia Indonesia yang kebanyakan mengaku beragama mungkin perlu berhenti antipati terhadap refleksi kebebasan absolut Sartre dan ateis lainnya. Jika de Britto memilih spiritualitas Ignatian sebagai warna semangat pendidikan bebasnya, kita mungkin tertarik mencoba spiritualitas Sartrean sebagai warna semangat pendidikan bebas kita. Warna-warna semangat yang lain, seperti semangat ilmiah, juga tentu boleh kita pilih dengan bebas. Namanya juga pendidikan bebas. Yang penting kita bebas, dan bertanggungjawab.

Kebebasan menjadi penting karena, seperti sudah saya katakan di awal tadi, tanpa kebebasan orang mustahil bisa belajar memimpin dirinya sendiri. Jika orang tak bisa belajar memimpin dirinya sendiri, tiada mungkin orang bisa memimpin orang lain. Kalau baru-baru ini Anies Baswedan mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis kepemimpinan, itu mungkin karena sekolah berpendidikan bebas macam de Britto masih sedikit sekali. Kebanyakan manusia Indonesia hanya diajari untuk bertanggungjawab di bawah paksaan, bukan di alam kebebasan.

Di de Britto tidak begitu. Di de Britto siswa dididik untuk bebas dan bertanggungjawab. Inilah pendidikan yang komplet, menurut saya. Pendidikan yang komplet lebih mungkin memanusiakan manusia secara utuh, secara manusiawi. Karena itu, tadi saya katakan bahwa penanaman kebebasan di de Britto bisa jadi sia-sia. Bisa jadi sia-sia belum tentu sia-sia; hanya mungkin sia-sia. “Mungkin sia-sia” juga berarti “mungkin tidak sia-sia”. Mungkin kebebasan sintetik memang perlu ditanamkan lebih dulu agar siswa tahu bahwa kebebasan yang ditanamkan itu sintetik dan bisa mereka ciptakan sendiri; mungkin pendidikan bebas de Britto akan berujung pada kebebasan absolut Sartre. Mungkin pula penanaman kebebasan sintetik justru menjebak siswa dalam pemahaman yang dangkal soal kebebasan. Mungkin siswa pada dasarnya bisa bebas sendiri karena kebebasan yang asli sudah ada pada kesadarannya. Siapa tahu? Kalau orang harus diajari soal kebebasan dulu untuk bisa bebas, lalu siapa yang mengajari orang bebas pertama? Mungkin Tuhan? Mungkin, mungkin, dan mungkin. Yang ada hanyalah kemungkinan. Kemungkinan yang bisa dipilih. Romo Joannes Oei Tik Djoen sendiri mengatakan bahwa pendidikan bebas de Britto bermaksud menolong orang untuk memilih, tanpa sebelumnya atau sesudahnya menutup rapat-rapat kemungkinan pemilihan lain. Romo Oei adalah mantan rektor kolese itu, sekaligus salah satu tokoh kunci di balik pendidikan bebas de Britto.

Kemungkinan selalu mengandung risiko. Yang tiada mungkin dari kemungkinan adalah ketiadaan risiko. Kemungkinan untuk bebas, misalnya, selalu mengandung risiko penyalahgunaan kebebasan sampai menimbulkan ekses negatif. Orang kemudian menolak mentah-mentah kemungkinan timbulnya ekses negatif dan menjadi takut akan kebebasan. Orang lebih memilih ketidakbebasan, termasuk dalam hal pendidikan. Padahal, jika orang selalu terdidik untuk tidak bebas, ia tak akan bisa menggunakan kebebasannya dengan benar. Jika ia tak bisa menggunakan kebebasannya dengan benar, bukankah itu malah mendatangkan banyak sekali ekses negatif? Buktinya, manusia Indonesia yang sejak kecil selalu dididik (paksa) untuk bertanggungjawab malah mengantar Indonesia pada gelar juara korupsi sedunia. Krisis kepemimpinan merayap di mana-mana. Siapa yang bertanggungjawab? Manusia Indonesia tidak bertanggungjawab.

Berlainan dengan itu semua, orang-orang de Britto sejak lama sudah tidak takut akan kebebasan. Mereka memilih pendidikan bebas dengan sadar, termasuk segala risikonya; timbulnya ekses-ekses. Pada makalah Romo Joannes Oei Tik Djoen yang berjudul “Pendidikan Bebas di SMA Kolese de Britto Sebagai Sikap Dasar” tercantum penjelasan, pengakuan, bahkan penerimaan terhadap ekses kebebasan yang sudah dipilih de Britto. Saya kutipkan langsung kata-katanya di sini:

“Ekses timbul dari hakikat manusia sendiri yang dianugerahi kebebasan manusiawi: dapat menentukan pilihan yang berbeda. Setiap manusia harus dihormati dalam kebebasan manusiawinya untuk memilih secara pribadi (beserta konsekuensinya tentu) dan kebebasan ini tidak pernah dirampas oleh kekuasaan apapun juga. Akan tetapi, kami tidak mengatakan bahwa kami sudah merestui ‘pilihan (tingkah laku) yang berbeda’. Kami mengatakan bahwa kami mengakui/menghormati/menghargai hak memilih. Jadi, kami tidak menyangkal adanya ‘pilihan tingkah laku yang berbeda’. Oleh karena itu, jika kami mengandaikan adanya pilihan yang ‘keliru’ yang kita namakan ‘ekses’ yang tampak, justru harus diberi kesempatan untuk menampakkan diri. Penampakan diri dalam bentuk ekses memberikan pertanda pada kita ada sesuatu yang tidak beres, entah di lingkungan sekolah maupun keluarga atau masyarakat. Dengan demikian, kita lebih mudah mencari jalan keluar untuk menolong orang yang membuat pilihan keliru.”

Bagi Romo Oei, ekses adalah “lampu merah yang positif”, yang berguna untuk mengungkap ketidakberesan. Saat ketidakberesan sudah terungkap jelas, maka jalan untuk perbaikan lebih mudah dicari. Romo Oei yakin, segi positif pendidikan bebas “jauh lebih berlimpah daripada ekses-eksesnya”. Saya juga yakin.

Makalah Romo Oei ditulis pada tanggal 29 Mei 1976 untuk menjawab gugatan masyarakat atas praktik pendidikan bebas di de Britto. Konon, konsep pendidikan bebas mulai dicanangkan pada tahun ajaran 1973, yakni saat Romo Oei mulai menjabat sebagai rektor kolese itu. “Konsep pendidikan bebas ini merupakan jawaban terhadap keadaan masyarakat yang kurang bisa berbeda dari pendapat umum, khususnya sekitar tahun 1960-1970. Masyarakat lebih mementingkan penampilan luar daripada motivasi dari dalam. Para pendidik di SMA Kolese de Britto merasa bahwa para siswa harus mampu berpendapat sendiri,” demikianlah keterangan sejarah dari situs web de Britto.

Kalau kita perhatikan penanggalan-penanggalan itu, kita bisa langsung tahu bahwa konsep pendidikan bebas de Britto lahir nyaris bersamaan dengan mazhab pendidikan kritis, yang dipelopori Paulo Freire dan Ivan Illich di Amerika Latin pada dekade 1970-an. Karena itu, saya kemudian tergoda untuk menduga pendidikan bebas de Britto sebagai gagasan orisinal dari Indonesia yang tak kalah dari mazhab pendidikan kritis dari Amerika Latin. Lebih jauh lagi, konsep itu telah teruji lewat penerapan puluhan tahun di de Britto, dan membawa keunggulan tersendiri bagi kolese itu. Artinya: orang Indonesia mungkin tak perlu belajar sampai ke Amerika Latin untuk bisa merancang pendidikan bebas bagi sekolahnya; mungkin cukup meniru de Britto saja. Saya bilang mungkin karena, sekali lagi, yang ada hanyalah kemungkinan. Kalau orang-orang de Britto bisa memunculkan sendiri konsep pendidikan bebasnya, mungkin orang lain juga bisa memunculkan sendiri konsep-konsepnya, selama orang itu mau berpikir dengan sadar.

Pada akhirnya, tulisan ini tak akan pernah bisa merangkum seluruh pergumulan tentang pendidikan bebas (de Britto) secara utuh dan sempurna. Sebagaimana telah saya peringatkan lewat judul, saya hanya tiga jam di de Britto. Karena itu, saya dorong Anda untuk datang sendiri ke de Britto dan mencerap langsung alam kebebasan di sana. Kalau tidak, Anda mungkin akan jadi seperti ibu saya dan orang awam lainnya, yang memandang kebebasan ala de Britto sebatas pakaian bebas dan rambut gondrong. Bagi saya sendiri, pengertian kebebasan yang seperti itu memang dangkal. Tapi sedangkal-dangkalnya kebebasan yang terkibar pada rambut gondrong, ia merupakan pintu masuk yang menarik bagi telaah kebebasan lebih dalam. Kita menjadi dangkal hanya jika kita berhenti di pintu itu.

SATRIA ANANDITA

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dasar, baik lisan maupun tulisan, dan meningkatkan profesionalisme para guru dalam proses belajar-mengajar di kelas. Selama menjalani pelatihan, para guru akan dibimbing oleh dua pengajar, yaitu native speaker dan pengajar lokal. Setiap minggunya, kegiatan pelatihan dilaksanakan selama lima hari dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 hingga pukul 16.00 WITA. Sedangkan untuk hari Sabtu, para guru diperbolehkan mempergunakan fasilitas resource center untuk program belajar mandiri.

Metode pengajaran dalam pelatihan ini didasarkan pada prinsip-prinsip: needs-oriented (berorientasi pada kebutuhan lembaga dimana peserta bernaung), learner-centered (berpusat pada kebutuhan tiap peserta), learning-centered (berpusat pada pembelajaran tiap peserta), dan task-based (berbasis tugas). Para peserta akan dinilai menggunakan metode evaluasi berlanjut yang meliputi prestasi dan motivasi peserta dalam kelas, tingkatan dari rangkaian tugas yang digabungkan dalam program pembelajaran, dan akhir dari tes secara keseluruhan yang terdiri dari tes bicara, mendengar, dan menulis.

Pelatihan akan berlangsung pada 3 Oktober hingga 16 Desember 2011, diawali dengan acara pembukaan yang dilaksanakan di kampus IALF Bali. Acara ini dihadiri oleh Jacob Hutubessy (staf Seksi Pengembangan Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua), Irwanti Sarewo (Kepala Seksi Pembinaan Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua), Caroline Bentley (manajer IALF Bali), Vladimir Pejovic (manajer akademik IALF Bali), Candra Dewi (program officer IALF Bali), dan ke-16 orang calon guru SMP/SMA bertaraf internasional Papua.

Usai pembukaan, para guru melakukan tur keliling kampus IALF Bali untuk mengetahui seluruh ruang kampus, termasuk resource center berfasilitas komputer, internet, dan buku-buku, serta berkenalan dengan para pengajar. Setelah para guru menyelesaikan kursus bahasa ini, mereka akan berangkat ke Australia untuk menjalani pengayaan kurikulum, pedagogi, dan teknologi informasi-komunikasi di University of the Sunshine Coast, Queensland, selama 10 minggu.