Dimensi Internasionalisasi Sistem Persekolahan Indonesia

sekolah internasional

Pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi global seperti yang sedang terjadi di negara-negara Asia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kita mengenal ucapan “ekonomi global berbasis pengetahuan”. Penetrasi yang lebih luas telah dimungkinkan karena revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena yang perlu diperhatikan sekarang bukan saja transformasi sosial dan politik pada mancanegara, tetapi juga hubungannya dengan pemetaan pendidikan ke masa depan, yaitu membrojolnya (emergence) pasaran kerja sejagat.

Globalisasi jelas mempengaruhi liberalisasi ekonomi sekaligus liberalisasi sosial, yaitu demokratisasi politik. Dalam liberalisasi ekonomi dunia telah terjadi perpindahan pekerja berpengetahuan (knowledge workers) seperti para ilmuwan, pakar, dan mereka yang berketrampilan tinggi—mereka dapat berpindah kemanapun mereka diperlukan sehingga batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang. Itulah sebabnya mobilisasi spasial terjadi secara spontan.

Dominasi pekerja berketrampilan tinggi dengan sendirinya menggeser kesempatan tenaga kerja lokal, yang sebelum bersaing saja sudah memiliki kelemahan dalam pendidikan pra-jabatan, dan pendidikan umum yang tidak mendorong kreativitas serta independensi bertindak—pengalaman membuat keputusan yang diperlukan pada saatnya. Dengan sendirinya “orang lokal” yang memiliki kemampuan akan memperoleh kesempatan, dan bahkan dalam rangka proteksi nasional mungkin saja memperoleh prioritas. Namun jumlahnya selalu sangat terbatas sehingga membaurnya mereka dalam kelompok yang didominasi “asing” hanya turut menciptakan “kelas elit” baru, yang tidak mungkin memperbesar kemungkinan membangun daya saing nasional. Padahal, daya saing nasional diperlukan untuk mengimbangi penetrasi ekonomi global berbasis-pengetahuan, demi pengembangan kekuatan ekonomi yang berorientasi pada meratanya kesejahteraan nasional.

Dipandang sepintas, demokratisasi pendidikan nampak seolah menjadi jawaban terhadap kepentingan nasional. Yang menjadi persoalan besar adalah: karena demokratisasi juga menyatu dengan liberalisasi ekonomi, kekuatan peubah yang menentukan prioritas kurikulum akan selalu didominasi oleh tuntutan ekonomi global dan bukan lagi orientasi nasional atau historik. Tidak dapat lagi diberlakukan pembedaan antara “kami” dan “mereka” karena semua pemain sudah menjadi kompetitor. Selanjutnya, mobilisasi sosial yang terjadi karena adanya demokratisasi telah membuka peluang yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan kesempatannya, dalam rangka memperoleh pendidikan pada semua jenis dan tingkatan persekolahan, termasuk perguruan tinggi. Perluasan daya tampung telah terjadi sehingga penerimaan siswa atau mahasiswa menjadi masif. Kenyataan itu turut menyebabkan lembaga pendidikan menjadi “demand absorbing” sehingga mudah mengancam kualitas. Dengan kata lain, akses meningkat tetapi kualitas terancam.

tantangan demokratisasi pendidikanTabel berikut (klik untuk memperbesar gambar) menunjukkan dua kenyataan yang kontradiktif. Di satu pihak ada tuntutan dan kesadaran untuk memenuhi standar internasional, tetapi di lain pihak kelemahan inheren dalam sistem nasional masih merupakan beban yang berat. Jelas bahwa hak kebanyakan anak untuk memperoleh pengajaran terbaik akan terhambat jikalau kualifikasi guru tidak memadai, fasilitas belajar minim, dan kurikulum masih “overloaded”. Apalagi masih terdapat “miss conception” dalam merancang dan menginterpretasi konsep-konsep esensial.

Hasil Ujian Nasional pada tahun 2006, 2007, dan 2008 menunjukkan angka rata-rata sebagai berikut: 5.94; 6.28; 6.35. Agar angka-angka ini dapat dimengerti dalam suatu perspektif keberhasilan, suatu analogi dengan gambaran John Biggs (1999) akan dicoba berikut ini. Karena disadari sepenuhnya bahwa generalisasi tidak dapat dibuat terhadap semua pendapat—apalagi tanpa mengklarifikasi asumsi yang mendasarinya—analogi ini tidak bermaksud merepresentasi akurasi apapun kecuali sekedar menampakkan sebuah kecenderungan yang menarik.

Apabila hasil Ujian Nasional dipergunakan untuk memasuki perguruan tinggi akan terjadi kemungkinan berikut ini. Angka rata-rata 6 dari skala 1 sampai 10 jikalau ditempatkan dalam rentangan Biggs tentang level of engagement dari rendah ke tinggi, maka kedudukannya berada di antara relating dan recognizing (ke bawah) atau relating dan applying (ke atas). Pada posisi yang demikian, keterlibatan mahasiswa baru dalam proses pembelajaran masih cenderung memberat pada keadaan yang pasif. Akibatnya, mahasiswa masih tergantung pada dosen sebagai satu-satunya sumber informasi. Itulah sebabnya tingkat pemahamannya tidak mendalam dan terbatas. Biggs menyatakan bahwa mahasiswa tahun permulaan yang dapat berhasil dengan baik secara akademik adalah mereka yang memiliki kemampuan berinteraksi pada posisi applying ke reflecting, dan terutama theorizing. Mereka ini yang dinamakan Biggs sebagai mahasiswa tipe akademik karena memiliki pemikiran analitikal, sehingga dapat menyesuaikan dirinya dengan metode pembelajaran yang memerlukan independensi dalam proses “pengayaan” dan “pendalaman” konten, tidak bergantung pada dosen.

Di kalangan internasional, penciutan gap antara tipe akademik dan non-akademik biasanya telah terjadi lebih dini, yakni pada jenjang persekolahan. Ini pun harus dimulai dari jenjang terendah karena perjalanan pembelajaran, dari pengembangan kapasitas belajar sampai mampu mengelola daya saing bangsa, adalah suatu perjalanan panjang. Inti dari pengembangan daya saing bangsa bukan terletak pada keuntungan yang diperoleh dari produktivitas ekonomi per se, tetapi pada kreativitas berpikir dan kemampuan serta ketrampilan intelektual, sehingga dapat menghasilkan produk ekonomi dan teknologi yang berdaya saing.

Jadi, hubungan antara “scientific interest” dan “technological need” adalah sebuah hubungan berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian. Adalah juga merupakan kenyataan bahwa pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan yang cepat. Sebab itu, pembelajaran terbaik yang perlu diperoleh dari sekolah dan perguruan tinggi adalah pengembangan kapasitas belajar, karena hanya kemampuan semacam itu saja yang dapat memungkinkan siswa atau mahasiswa bertumbuh secara intelektual sepanjang hayat.

Dari sudut pandang di atas akan tampak bahwa proses internasionalisasi persekolahan paling sedikit memiliki dua sisi yang saling terkait. Pertama, penataan secara internal persekolahan. Fokus pada pengembangan kapasitas belajar siswa memerlukan penataan proses pembelajaran yang dipusatkan pada pengembangan kualitas. Dalam hubungan ini diperlukan perencanaan, manajemen, penjaminan, dan pengendalian kualitas secara terpadu.

Sisi kedua adalah sisi makro, yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan penataan sistem nasional. Tentu kepentingan kita bukanlah sekedar melaksanakan pendidikan internasional. Sebab, sekolah berstandar internasinal (SBI) yang memusingkan banyak kepala itu pertama-tama menganjurkan standarisasi dan kemudian internasionalisasi. Banyak asumsi yang dikenal selama ini harus diuji kembali sebab pelaksanaan SBI—jikalau mau benar dan efektif—bukan sekedar mengadopsi sistem internasional, tetapi menginkorporasikan kemampuan kita ke dalam ruang lingkup proses pembelajaran internasional untuk saling memperkaya. Melalui teknologi informasi dan komunikasi global, ranah pendidikan kita telah dan akan semakin diinfiltrasi oleh pendidikan internasional beserta segala nilai pengiringnya. Ketahanan sistem kita akan sangat bergantung pada kemampuan mengelola secara bermakna pengaruh yang masuk dari luar Indonesia.

Oleh sebab itu, dalam melangkah ke depan kita butuh penataan sistem nasional yang:

  • terintegrasi, dimana perencanaan makro, nasional, dan departemental telah memperhitungkan dan mengantisipasi peranan dan kontribusi konkret yang diharapkan dari model-model pembelajaran pada semua aras;
  • terkoordinasi, misalnya dengan memosisikan pendidikan sains, matematika, dan bahasa sebagai landasan dalam prioritas pengembangan basis pengetahuan, untuk menopang prioritas-prioritas pembangunan dan kemajuan bangsa. Kontinum dalam pengalaman pembelajaran di antara berbagai jenjang dan jenis persekolahan tidak hanya turut meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran, tetapi juga investasi nasional untuk pengembangan daya saing bangsa. Salah satu faktor kunci di sini adalah pengadaan dan pengembangan karir guru serta fasilitas penopang pendidikan yang modern bagi semua anak bangsa dimanapun mereka berada;
  • seimbang, dimana globalisasi dengan tren pendidikan yang “market-driven” amat cocok dengan aspirasi kontemporer siswa dan mahasiswa karena secara langsung dapat dinikmati relevansinya. Walau demikian, “performativitas” atau kompetensi melaksanakan suatu pekerjaan (dalam industri misalnya) dengan tingkat efisiensi yang tinggi tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan secara umum. Keunggulan intelektual (intellectual excellence) menyatu dengan pendidikan yang “knowledge-driven” sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang. Ini membutuhkan pola pikir yang kritis dan merdeka (critical and liberal thinking). Kecendekiaan dan nilai-nilai fundamental kemanusiaan janganlah begitu saja dijadikan “korban bakaran” di atas altar globalisasi dan inovasi. Perimbangan antara “human and social capital formation” amat diperlukan, karena di penghujung proses pendidikan yang “market-driven” maupun “knowledge-driven”, akan ditemukan bahwa persyaratan penting yang diperlukan—agar terjadi interaksi yang berguna antara pendidikan dan pengembangan industri—adalah keunggulan berpikir (thinking excellence);
  • berkelanjutan, karena yang didamba bagi kelestarian pembangunan tidak akan terjadi jikalau sistem itu tidak terintegrasi, tidak terkoordinasi, dan tidak seimbang.

Kompas edisi 3 Mei 2010 memperkenalkan sesuatu yang membanggakan bangsa. Anak Indonesia apabila memperoleh kesempatan dan bimbingan yang benar akan mampu juga menampilkan ide-ide yang besar. Teknologi robotik dihasilkan oleh anak “home-schooling” dan pesantren, sedangkan anak SMP IPIEMS menghasilkan “Nata de Melo” dari kecambah. Sebelumnya kita tahu bahwa anak Papua meraih juara fisika sedunia, dan anak-anak lain silih berganti menjuarai berbagai jenis olimpiade sedunia dalam bidang ilmu pengetahuan.

Kenyataannya, hasil-hasil gemilang tersebut tidak selalu merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. Para siswa tidak menghasilkan karyanya sebagai kegiatan yang langsung terkait dengan pembelajaran sehari-hari. Bukankah mereka bersekolah di “home-schooling” atau memperoleh gemblengan secara khusus—kadang hingga sepanjang tahun—tanpa memperoleh pelajaran yang lain? Belum lagi biaya yang khusus harus dikeluarkan untuk semua itu.

Selama kurikulum masih sarat matapelajaran, selama pembelajaran masih sangat berorientasi pada “prescribed textbook”, selama pemerintah masih terus memberlakukan kurikulum dan kebijakan yang tidak berangkat dari “demand side”, maka pengembangan talenta dan potensi-potensi “luar biasa” akan sukar teraktualisasi secara terencana dan efisien.

WTA School System memungkinkan terobosan. Sistem pembelajarannya yang berbasis penelitian mengintegrasikan belajar dan aktivitas-aktivitas konkret untuk memahami yang teoretik, mendalami konsep yang esensial, menata pengetahuan yang ditemukan beserta klarifikasi dan verikasi terhadap kebenaran dan nilai-nilainya, untuk kemudian mengomunikasikan secara efektif pengetahuan yang dimiliki sebagai pertanggungjawabannya terhadap kepentingan publik. Itulah sebabnya metodologi WTA School System mengintegrasikan proses pembelajaran dan penelitian mengikuti empat langkah kerja yang strategis 4T: telaah, teliti, tata, dan tutur.

WILLI TOISUTA

© Ilustrasi: Ahmad Fuady

Pendidikan Sebagai Tindakan Misioner

pendidikan sebagai tindakan misonerSaya akan bertolak dengan pendirian bahwa kata “misioner” yang dipergunakan dalam paparan ini—sesuai dengan permintaan Yapendik GPIB—adalah konsisten dengan kata aslinya, yaitu “missionary”. Dengan demikian, dalam konteks kita, artinya adalah orang atau sekelompok orang yang ditutus (oleh badan tertentu) untuk melaksanakan suatu tugas khusus (mission). Rumusan demikian sesuai dengan pemahaman kita tentang pengutusan untuk mengabarkan Injil oleh para misionaris agama Kristen dari Eropah ke kepulauan di Nusantara ini, ratusan tahun yang lampau. Pengabaran Injil tersebut yang kemudian memungkinkan didirikannya gereja-gereja Kristen dan jemaatnya, yang terus bertumbuh dan kini membentuk umat Kristen di Indonesia. Dalam proses sejarah yang sedemikian, kita dapat mencatat bahwa bukan persekolahan Kristen saja yang telah dipergunakan sebagai wahana ampuh dalam pengabaran Injil. Rumah sakit Kristen dan berbagai badan serta yayasan sosial lainnya juga telah memberi kontribusinya tersendiri.

Sebenarnya sejak permulaan, Pengutusan Agung (Mat. 28:18-20) sudah merupakan suatu misi yang holistik; itu bukan sekedar membebaskan dari kebodohan, atau menyejahterakan dari penindasan dan menyembuhkan dari sakit, apalagi ditambah jaminan asal percaya pada Yesus maka segala keinginan akan dipenuhi. Ditugaskan untuk pergi ke seluruh ujung bumi adalah penugasan masuk ke dalam suatu konteks yang baru. Konteks itu adalah suatu realitas dengan kepelbagian budaya dan agama sesama manusia. Selanjutnya, “menjadikan mereka murid-Ku” menandai kesadaran bahwa mereka adalah “murid dari guru-guru yang lain”. Dalam konteks tersebut, tidak mungkin terjadi suatu relasi yang bermakna apabila mereka yang diutus memberlakukan eksklusivisme yang kaku, dengan menganggap bahwa kepelbagian dalam konteks baru yang dihadapi hanyalah suatu tradisi non-Kristen, dan karenanya perlu dijadikan obyek evangelisasi.

Dalam hubungan dengan pendidikan, misi yang holistik tidak sekedar mengejar pemenangan jiwa sebagai akhir dari kehidupan Kristen. Sebaliknya, pengutusan untuk menjadikan mereka murid-Ku mengharuskan suatu proses transformasi; di satu pihak transformasi diri dan di pihak yang lain transformasi sosial. Jadi, menjadikan mereka murid-Ku adalah juga suatu proses kontekstualisasi nilai-nilai Kristen, sehingga komunitas manusia dalam lingkungan sosial, kultural, spiritual, dan politiknya harus dikaji dan diperhitungkan sebagai bagian yang esensial dari agenda pendidikan. Pekerjaan yang besar ini membutuhkan pondasi yang kokoh, yaitu pemahaman yang sungguh-sungguh teliti, pertama-tama akan konteks dimaksud, terutama adalah konteks kita sendiri, yaitu iman yang akil balig (dewasa) untuk melaksanakan panggilan mengadakan transformasi manusia dan masyarakat. Ini berarti merancang pendidikan untuk tujuan penginjilan saja hanya akan mengerdilkan Pengutusan Agung itu sendiri.

Tantangan Pendidikan Kristen

Jikalau kita telaah secara dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Kristen di Indonesia, dapat dicatat dua fenomena yang telah terjadi dan memiliki kekuatan intervensi secara signifikan. Di samping itu sedang terjadi juga fenomena ketiga yang baru dan amat mempengaruhi masa depan pendidikan Kristen. Fenomena yang terakhir ini, jika ia mampu, dapat mempengaruhi arah perubahan masa depan bangsa, bahkan peradaban.

Fenomena pertama adalah pendidikan dan penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris. Perkembangan gereja dan umat Kristen sekarang banyak dipengaruhi oleh masa yang menentukan ini. Fenomena kedua adalah peranan yang telah terjadi sebagai upaya bersama melaksanakan pembangunan bangsa. Apabila upaya ini ingin diekstrapolasikan menjadi sesuatu yang eksplisit, akan tampak peran pendidikan dalam menghasilkan para pemimpin bangsa. Sebenarnya, menghasilkan kelompok elit yang berpartisipasi dan memimpin perubahan nasional sudah dimulai pada masa kolonial. Kita mencatat tentang peran sekolah Kristen dan sekolah guru Kristen yang mendidik pemimpin-pemimpin bangsa dari berbagai daerah dan beragam latar-belakang agama.

Fenomena ketiga kini sedang mewujud, yaitu peran pendidikan Kristen dalam alam globalisasi—seolah-olah ia mengamanatkan “amanat agung” yang tersendiri. Dalam globalisasi sangat dikenal ekonomi berbasis pengetahuan, yang mendorong kekuatan pasar menjadi faktor pemengaruh kehidupan masyarakat informasinya. Salah satu dimensi yang berpengaruh adalah mendekatkan pendidikan dengan tuntutan pasar, sehingga pengetahuan dengan mudah dikemas menjadi komoditi. Implikasinya, keberhasilan pendidikan hanya diukur dalam performativitas, yaitu derajat efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Karena kecenderungan ini, maka kurikulum sekolah dan terutama pendidikan tinggi harus dibuat menjadi sensitif terhadap tuntutan pasar; penelitian terapan dijadikan prioritas dan keberhasilan manajemen diukur dari penggunaan ciri-ciri manajerial dan entrepreneurial. Semua ini membuat kepala sekolah atau rektor universitas Kristen tidak hanya berlagak, tetapi berbicara pun menyerupai CEO.

Inilah konteks yang baru dalam abad ke-21, tetapi pendidikan Kristen tetap harus hadir untuk memberi orientasi yang berpihak pada pengembangan citra manusia yang hakiki. Dalam konteks globalisasi, orientasi pasar amat mendorong lahirnya kompetisi untuk meningkatkan “earning capacity” seseorang. Tidak jarang terjadi, pendidikan dalam era globalisasi sangat mengagungkan pelatihan profesional, dimana pelaksanaan suatu pekerjaan (job) bukan lagi merupakan pemenuhan akan suatu panggilan, tetapi suatu kebutuhan teknikal dan performa yang diukur dengan keterhandalan kerja (fitness to work) dengan imbalan finansial yang menantang. Dalam konteks yang demikian, pendidikan akan menyuburkan “the spirit of self-seeking individualism”. Pendidikan Kristen tidak dapat memberi toleransi kepada perangkap yang membelenggu manusia dalam individualisme dan persaingan kekayaan di antara mereka. Sebaliknya, pendidikan Kristen perlu mengembangkan kapasitas belajar yang berorientasi pada kualitas melalui liberal arts education dan berpikir kritis, bukan mengorbankannya di atas altar inovasi yang didorong oleh kekuatan pasar. Inilah tugas pendidikan Kristen yang emansipatif—“dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu” (Yoh. 8:32).

Makna Pendidikan Kristen Dalam Abad Ke-21

Berpartisipasi dan terutama berperan dalam era globalisasi dan modernitas bukan suatu pilihan bagi pendidikan Kristen. Hanya dengan berproses di dalamnya identitas Kristen dapat diaktualkan (menggarami). Bukan saja ada kewajiban untuk memenuhi persyaratan agar berproses itu dapat menjadi efektif, tetapi lebih dari segalanya adalah memosisikan peran pendidikan Kristen yang profetik secara konkret.

Hal penting pertama di sini berhubungan dengan kehidupan masyarakat informasi berbasis pengetahuan. Anggota komunitas ini memerlukan pengetahuan agar dapat berperan secara efektif di dalamnya. Semakin ia berpengetahuan, semakin terbuka kesempatan baginya untuk berbagi peran, tanggung-jawab, atau terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis nalar (knowledge is power). Pendidikan Kristen harus turut berperan untuk memperluas basis memperoleh kesempatan menikmati pendidikan bagi sebanyak mungkin orang, terutama mereka yang marjinal. Dengan demikian pendidikan Kristen akan menerobos kebiasaan membiarkan pendidikan menjadi keberuntungan dari sekelompok elit saja. Dengan memperbesar akses, pendidikan Kristen turut memperbaiki berbagai ketidakseimbangan dalam inter-relasi di antara sesama manusia sebagai akibat dari globalisasi dan modernitas.

Dari perspektif yang lain kita mengetahui bahwa para penguasa pendidikan dapat saja merumuskan konten, metodologi, atau proses pendidikan lainnya untuk mengamankan kebijakan politik, dalam rangka memelihara status quo dari sistem yang mereka jalankan. Sistem ini sudah jelas dapat mengontrol masyarakat berdasarkan landasan ideologi penguasa. Kecenderungan yang tidak demokratis serta sektarian serupa ini menggambarkan ketidakadilan bagi masyarakat luas, sehingga menjadi penting untuk memperjuangkan perubahan kebijakan serupa itu. Demi kepentingan masyarakat luas, kebijakan pendidikan yang berpusat pada status quo perlu diorientasikan kembali menjadi yang mentransformasikan masyarakat luas.

Beberapa Ciri Khas Yang Perlu

Proses yang partisipatif dan demokratik. Dalam masyarakat global dengan sistem ekonominya yang berbasis pengetahuan, proses demokratik dan partisipatoris biasanya digantikan oleh “manajemen”—segala aspek kehidupan seolah-olah menjadi obyek manajemen sebagai bagian dari sistem tata kelola dunia. Hal yang sama terjadi dalam kalangan pendidikan. Bagaimana otonomi institusi pendidikan masih membutuhkan legitimasi secara konkret pun sekarang masih merupakan perjuangan dalam sistem desentraliasi yang sudah formal. Dalam konteks seperti ini, kredensial lembaga pendidikan Kristen harus nampak dengan memberlakukan secara terencana sistem yang demokratik melalui proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Ini berlaku juga dalam pelaksanaan sistem pembelajarannya. Gaya manajerial tanpa konsultasi, dialog, dan partisipasi dari guru/dosen dengan siswa/mahasiswa harus ditinggalkan. Jikalau kita mendambakan suatu masyarakat kita menjadi demokratik dan partisipatif, maka itu juga yang harus tercipta sebagai suatu lingkungan kehidupan sehari-hari dimana siswa dan mahasiswa kita hidup dan belajar. Mereka akan membawa tradisi berdemokrasi seterusnya dalam kehidupan bermasyarakat, dan bukan kebanggaan ber-IPK.

Menghargai hak asasi dan harkat kemanusiaan. Apabila sukses, efisiensi, dan profit terus menjadi mantra ampuh dari era globalisasi, maka pelanggaran terhadap hak asasi dapat diterangkan dengan mudah, karena pragmatisme adalah bagian integral dalam inter-relasi kehidupan masyarakat. Kesetaraan di antara manusia harus menjadi fokus dalam proses pendidikan, karena sekolah Kristen adalah benteng yang mempertahankan bahwa harkat kemanusiaan semua orang senantiasa dihormati dan tak seorangpun akan ditindas haknya.

Pengembangan tanggung-jawab etis. Modernitas telah ditandasi oleh ciri indivisualisme yang kuat, dan globalisasi dengan orientasi ekonominya telah memperkuat itu. Telah dikatakan sebelumnya bahwa sebagai akibat dari karakteristik yang demikian, pendidikan turut dipengaruhi untuk mendorong bangkitnya generasi yang saling berkompetisi—jikalau sebelumnya terdapat perbedaan antara “mereka” dan “kami”, budaya baru ini hanya mengenal pembedaan antara sesama kompetitor. Sekolah Kristen tidak dapat turut dalam melahirkan individu yang menyingkirkan “yang lain” melalui kompetisi. Sebaliknya, dalam kerangka amanat Pengutusan Agung, lembaga-lembaga pendidikan Kristen harus menumbuh-kembangkan tanggung-jawab etis dalam masyarakat, fokus pada solidaritas, dan orientasi untuk bermasyarakat melalui semua bentuk pendidikan.

Pendidikan kesadaran sosial dan politik. Dalam konteks “knowledge is power”, pendidikan Kristen mengajarkan “sharing of power” dan proses resolusi konflik. Namun sebaliknya, dalam spirit individualisme dan pragmatisme, globalisasi cenderung membius kesadaran sosial dengan menjauhkan sedapat mungkin proses sosial dan politik dari diskursus masyarakat. Tanpa pengembangan kesadaran sosial dan politik, guru dan siswa hanya menjadi transmiter dan resipien segudang informasi tanpa peduli akan signifikansi sosial dari pengetahuan yang diproduksi itu. Inilah proses yang efisien untuk mempertahankan status quo. Karena itu, pendidikan Kristen perlu menanamkan budaya berpikir kritikal tentang masyarakat dan membebaskan siswa/mahasiswa dari kenaifan sosial dan politik.

Berpihak kepada yang paling hina. “Penghakiman yang terakhir” (Mat. 25) menampilkan secara eksplisit salah satu kriteria tentang identitas Kristen. Yang menjadi fokus dari pelajaran ini adalah pernyataan Yesus bahwa mereka yang diselamatkan adalah yang berbuat sesuatu terhadap orang lain yang identitasnya tidak diketahui, sedangkan mereka yang terkutuk adalah yang tidak mengenal dan tidak berbuat apa yang seharusnya dapat mereka perbuat terhadap orang lain. Jadi diperlukan suatu perbuatan yang sengaja dan langsung bagi yang terhina dan tertindas. Dalam masa yang lampau kita mengenal teori difusi yang menganjurkan suatu pendekatan “trickle-down”. Di sini lembaga pendidikan kita mengutamakan mendidik kalangan elit yang pada waktunya akan mempengaruhi orang-orang lain. Tetapi pengalaman telah membuktikan bahwa pendekatan “trickle-down” dalam pendidikan tidak membawa perubahan yang menjadi tujuannya. Pendidikan Kristen membutuhkan pendekatan yang lebih radikal dengan fokus yang langsung kepada mereka yang terhina dan miskin. Jikalau hal ini tidak terjadi, kita hanya akan menjadi tangan-alat para penguasa dan elit bangsa untuk memaksimalkan kepentingannya. Ciri pendidikan Kristen yang diagungkan adalah dalam kapasitas untuk menciptakan pemimpin dan knowledge workers dari kalangan underprivileged. Mereka ini harus menguasai ilmu pengetahuan agar dapat menjadi kekuatan baru yang dapat mempengaruhi “the forces of change”, bukan sekedar skrup dari roda pembangunan.

Pendidikan yang transformatif. Pendidikan Kristen, secara khusus lagi sekolah dan perguruan tinggi Kristen harus mengumpulkan segala daya dan dana (pooling and sharing of all resources) agar dapat berubah dan layak memenuhi amanat Pengutusan Agung yang holistik, yang sebagiannya diperbincangkan dalam paparan ini. Dalam konteks tersebut, lembaga pendidikan Kristen harus bisa mendemonstrasikan adanya perubahan, dari kepuasan sekarang dalam berbagai upaya perbaikan mutu kepada kesanggupan untuk menerima tanggung-jawab mengadakan transformasi, dalam rangka memenuhi misinya yang holistik. Sekolah yang berhasil dalam upaya transformatif adalah sekolah yang telah berubah secara signifikan, sistematik, berkelangsungan, dan menjamin keberhasilan serta kualitas bagi murid-muridnya. Kegagalan dalam upaya transformasi semacam ini biasanya adalah kegagalan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menyatukan impak dari empat macam kapital: intelektual, sosial, finansial, dan spiritual.

Dengan sendirinya, kekuatan dan kemampuan memaksimalkan impak dari berbagai kekuatan tersebut amat tergantung kepada apa yang sekarang amat didambakan, yaitu outstanding governance. Bukan sekedar tata kelola yang profesional, kreatif, inovatif, dan kemauan untuk mengambil risiko dalam penerobosan ke dalam new boundaries, tetapi kemampuan menghadirkan iman yang tentunya tidak memaksakan, tidak apologetik, dan tidak kompromistik.

Inilah kerangka pendidikan sebagai tindakan misioner yang holistik dalam abad ke-21.

WILLI TOISUTA

© Ilustrasi: Eddie Eddings

Nota Konsep Campus Ministry

campus ministry

campus ministry pic

Preambul

Konsep campus ministry (CM) dalam skenario ini adalah “nurturing as well as empowering, on the basis of the Christian faith”, kapasitas dari sebuah perguruan tinggi sebagai masyarakat akademik agar mencapai:

Excellence (knowledge and skills of talented professionals—konsep tentang “excellence” dalam konteks CM ini adalah knowledge-driven dan karenanya tentu research-based. Selanjutnya, konsep tentang “talented professionals” hendaknya dipahami dalam konteks: (a) profesionalisme, yakni menuntut pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan menjamin performativitas (efficient performance dalam dunia kerja); (b) pengembangan kapasitas belajar mahasiswa sebagai aktualisasi dari “imago Dei”. Karena konsep yang serius ini, peran CM adalah meningkatkan status dari quality improvement perguruan tinggi Kristen kepada pencapaian kapasitas transformatif sebagai suatu institusi yang mendemonstrasikan “Christian presence” dalam pendidikan tinggi)

Leadership (sebagai bagian dari pembentukan modal sosial untuk pengembangan civil society)

Stewardship (menghidupkan dan memberlakukan budaya dan nilai-nilai spiritual untuk menyelaraskan pengadaan dan penggunaan semua sumber-daya finansial dan non-finansial bagi satu prioritas utama, yakni terlaksananya pembelajaran yang bermutu tinggi—proses pembelajaran sebagai suatu ethical imperative, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan tuntas)

Dengan demikian, CM didesain sebagai suatu proses pendidikan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan kehadiran Kristen (Christian presence) dalam kampus secara berkelanjutan. CM bukan sekedar sebuah kumpulan doa, bernyanyi dan mendengar khotbah para pendeta. CM adalah “nafas” kehidupan iman dalam eksistensi sebuah perguruan tinggi Kristen; bagaimana memerankan nilai-nilai spiritual untuk menyinkronkan dan menyatukan persepsi dan perbuatan. Jadi, memberi warna yang khas kepada etos kerja para pelaku pembelajaran dan perilaku organisasi suatu perguruan tinggi Kristen yang bermutu bagi setiap mahasiswa (high quality and high equity).

Berdasarkan paparan di atas, maka esensi CM perlu diterjemahkan ke dalam berbagai program dan aktivitasnya. Berbagai gagasan akan dikemukakan sebagai referensi. Para pendeta CM perlu memperbincangkan desain mereka secara realistis dan memikirkan bagaimana menerapkannya.

Berikut di bawah ini adalah satu di antara berbagai upaya programatik (yang masih perlu disempurnakan) untuk mewujudkan nota konsep ini. Dengan sengaja program-program diklasifikasi secara hirarkis, mulai dengan kategori yang tertinggi, yaitu program induk (tema program utama), kemudian diterjemahkan ke dalam kategori program utama, lalu dijabarkan ke dalam berbagai kategori program, dan akhirnya kepada kegiatan atau aksi program sebagai basis untuk mengusulkan/merancang anggaran.

Gunanya hirarki semacam ini adalah agar kita dapat mulai dari ideal-ideal (kadang-kadang merupakan terjemahan langsung dari visi dan misi perguruan tinggi kita). Hanya pendekatan begini dapat membuat kita lebih taat prinsip dalam pemrograman sampai kepada aksi program, dan tentu konsekuensinya pada penganggaran secara realistis (tidak mengada-ada).

Kategori-kategori Program Campus Ministry

Program Induk

  1. Mewujudkan konsep “Christian presence” kepada sivitas akademika.

Program Utama 1

  1. Memerankan nilai-nilai spiritual untuk menyinkronkan dan menyatukan persepsi dan perbuatan sehingga terwujud etos kerja para pelaku pembelajaran dan terjadi perubahan perilaku individual dan organisasi dalam kampus yang mencerminkan “Christian presence”.
  2. Menulis dan memublikasikan untuk seluruh sivitas akademika buku santapan rohani yang merujuk pada kalender akademik. Dengan demikian landasan spiritual dan nilai-nilai Kristiani mendasari kegiatan akademik setiap hari. Perhatian penting perlu diberikan kepada hari-hari penting dalam kalender akademik.
  3. Membudayakan penggunaan buku santapan rohani kampus (SRK) di kampus dan di rumah, dan dalam kelompok sejawat (academic-peer groups).
  4. Memrogramkan kebaktian rutin dan khusus dengan liturgi yang beragam dan ekumenikal.

Kegiatan

  1. Membentuk komite penerbitan buku santapan rohani kampus dengan tugas yang jelas—termasuk riset, konsultasi, editorial, dan tata cetak yang kreatif dan atraktif.
  2. Memublikasikan buku santapan rohani kampus dan mengatur distribusinya sesuai perencanaan yang jelas.
  3. Merancang kegiatan penggunaan buku santapan rohani kampus.

Program Utama 2

  1. Mengembangkan komponen pendidikan umum untuk menopang studi ilmu dan teknologi berdasarkan perspektif iman dan nilai-nilai Kristiani.

Program

  1. Turut membangun sebuah departemen matakuliah umum (DMU) yang setara fakultas dengan personil yang memadai untuk mengajarkan, berdasarkan perspektif iman dan nilai-nilai Kristiani, matakuliah yang penting dalam pembentukan sikap dan kepribadian serta kepemimpinan mahasiswa.
  2. Turut mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat melalui sebuah lembaga pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan mengintegrasikan ilmu dan pengabdian sebagai tonggak dari suatu masyarakat Pancasila (civil society).
  3. Mengembangkan perkuliahan khusus sebagai refleksi iman terhadap permasalahan aktual dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, dan membangun rasa tanggungjawab mahasiswa dan warganegara secara beradab. Perkuliahan khusus ini diadakan dengan mengundang para ahli dan tokoh nasional dan internasional, yang memiliki pergumulan dan memperjuangkan keyakinan mereka, misalnya dalam persoalan demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan keutuhan ciptaan (concern for the environment).

Kegiatan

  1. Mengadakan pembicaraan dan lobi dengan para senator dan pimpinan universitas tentang peran kritikal dari komponen pendidikan umum dalam pembentukan profesi dan ilmuwan.
  2. Mempersiapkan kurikulum bersama para senator dan para ahli lainnya untuk matakuliah dasar filsafat (termasuk filsafat ilmu), kebudayaan, etika, dan mungkin politik. Sasarannya adalah teori, kinerja, dan perilaku.
  3. Mengembangkan kelompok diskusi, konvensi, konferensi berkala, penerbitan, dalam bidang-bidang ilmu yang disebut sebelumnya.
  4. Membantu mengembangkan profesionalitas (ketrampilan profesional) sebagai bagian dari “delivery service” dan kesaksian dosen Kristen dalam proses pembelajaran (ethical imperative).
  5. Mendorong terjadinya research-based teaching and learning dan mengintegrasikannya dengan program service learning.
  6. Turut menciptakan hubungan dosen-mahasiswa yang ideal berdasarkan model yang sudah disepakati bersama.
  7. Memelopori terjadinya perwalian akademik sebagai tanggungjawab moral dosen.
  8. Memikirkan program remediasi bagi mahasiswa yang terlambat pertumbuhan akademiknya.
  9. Mengembangkan program service learning sebagai tonggak dalam pengabdian kepada masyarakat yang terarah bagi terbentuknya servant leader dalam diri setiap mahasiswa.

Program Utama 3

  1. Berperan aktif dalam membangun collective performance dari universitas yang terwujud dalam kualitas masyarakat akademiknya (ilmiah).

Program

  1. Mendorong dan memelihara kualitas yang berkelanjutan dimana tampak secara konkret ciri-ciri kecerdikan, kreativitas, dan produktivitas di antara masyarakat akademik UHN.
  2. Turut melahirkan dan menjamin berlangsung seterusnya kebebasan akademik dan otonomi kampus.
  3. Membudayakan nilai-nilai dari masyarakat kampus yang berkomitmen pada otonomi, tetapi bertanggungjawab dalam menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
  4. Mengembangkan kebiasaan memberlakukan continual self-evaluation sebagai landasan pengambilan keputusan manajerial pada semua lini organisasi UHN.

Kegiatan

  1. Membantu pimpinan universitas membentuk komisi penilaian kinerja (performance appraisal) UHN dan mendorong terlaksananya secara teratur dan rutin.
  2. Turut merancang, membentuk, dan kemudian melaksanakan hasil kerja dari berbagai komisi, yang meliputi kode etik UHN, disiplin ilmu, dan dosen.
  3. Merancang dan turut dalam proses pemberlakuan “standard of good practices” bagi sivitas akademika UHN, yang membuktikan secara nyata perwujudan kehadiran Kristen dalam perilaku kampus UHN.

Catatan Penting: Ada asumsi yang implisit, yaitu bahwa buku santapan rohani kampus yang akan memberi nafas bagi kehidupan “Christian presence” dalam kampus sudah dirancang untuk “memberi terang firman Tuhan” bagi program-program yang diusulkan dan terutama doa bagi pergumulan mewujudkannya.

Kebutuhan Akan Refleksi Teologis

Semua ini adalah konsekuensi dari sebuah penelusuran eksperiensial yang belum selesai untuk menjawab tantangan yang amat kompleks mengenai eksistensi sebuah perguruan tinggi Kristen di Indonesia, yang dalam keseharian hidupnya sukar mengaktualisasi dengan optimal visi dan misinya melalui program tri darmanya, apalagi membangun secara bermakna nilai-nilai fundamental yang dipercayai seperti akuntabilitas, profesionalitas secara ketat berdasarkan perspektif iman (faithful obedience).

Demi manajemen perguruan tinggi yang bertanggungjawab, peran CM membantu perguruan tinggi Kristen mencapai excellence adalah dalam rangka “human capital formation” (HCF), yakni pembentukan manusia berkualitas yang produktif dan kreatif dalam menjawab permintaan pasar, maupun menjadi pemeran utama dan perancang (bukan sekedar tukang dari roda pembangunan, industrialisasi, dan globalisasi) dalam knowledge-driven economy itu sendiri. Sisi yang lainnya yaitu membantu perguruan tinggi Kristen mencapai leadership dan stewardship sebagai bagian dari “social capital formation” (SCF). Wujudnya adalah kepekaan para mahasiswa terhadap keadilan, penindasan hak asasi manusia, perang terhadap kemiskinan, demokrasi dan transparansi dalam rangka membangun manusia yang adil dan beradab. Inilah komitmen pada Matius 25:45 itu. Dengan demikian menjadi jelas yang sudah dikatakan dalam preambul tentang tugas CM untuk memerankan nilai-nilai spiritual, guna menyinkronkan dan menyatukan persepsi dan perbuatan dari warga akademik sehingga mereka, dalam bahasa T.B. Simatupang, aktif berpartisipasi secara kritis, kreatif, dan realistis dalam (pembangunan sebagai pengamalan Pancasila) proses pembentukan modal sosial dan manusia.

Ada persoalan besar di sini, sekaligus tantangan pada konsep mengenai kehadiran Kristen dalam konteks CM. Kalau sekedar high quality dan high equity dalam proses menghasilkan keluaran perguruan tinggi, bukan hanya kalangan Kristen yang concern dan bekerja keras mewujudkannya melalui perguruan tinggi.

Berdasarkan pengalaman, dapat dikemukakan dua profil perguruan tinggi Kristen di Indonesia yang saling berbeda dalam kemampuannya mewujudkan kehadiran Kristen di kampus mereka.

Yang pertama adalah perguruan tinggi Kristen yang, karena keharusan untuk menyalurkan seluruh energi dalam survival strategy institusinya, maka kesiapan untuk memberi respons terhadap tekanan-tekanan eksternal yang berhubungan dengan akuntabilitas publiknya mendominasi kebijakan apapun. Dalam keadaan demikian, dapat dilihat bahwa komitmen pada kehadiran Kristen hanya nampak pada lambang-lambang, dan mungkin juga ritual dengan berbagai instrumen penopangnya. Sudah terjadi bahwa dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal sehubungan dengan tuntutan untuk memenuhi standar benchmarking, banyak perguruan tinggi Kristen yang lemah secara kualitas bersedia “membayar upeti” untuk mempertahankan kelangsungan operasional. Tindakan menyogok “dibaptis” dengan nama “pemberian kasih”.

Yang kedua adalah profil perguruan tinggi Kristen yang mampu berperan dalam masyarakat industrial, dan karenanya menjadi responsif menopang ekonomi yang abundance atau bahkan over-abundance. Idola yang baru adalah kemakmuran. Diperkuat dengan slogan tentang pentingnya peran perguruan tinggi dalam pengembangan daya saing bangsa, maka pertimbangan ekonomi dan politik yang pragmatik dalam penggunaan solusi ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memperoleh pembenaran, walaupun disadari akan adanya constraints seperti terbatasnya sumberdaya alam secara ketat, atau ketidakpedulian terhadap membengkaknya biaya sosial lainnya. Dalam konteks seperti ini, nilai-nilai ekonomi, politik, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi amat dikukuhkan dan dengan sendirinya lentur terhadap nilai moral dan etik. Pembentukan modal manusia yang dibicarakan kini dijadikan wahana dan prasyarat untuk membentuk masyarakat teknokratik yang materialistik. Jikalau perlu, demi kepentingan teknokratik-materialistik, pengetahuan dikemas menjadi komoditi dan ukuran keberhasilan dalam pekerjaan direduksi menjadi performativitas. Seharusnya, perguruan tinggi Kristen yang taat prinsip mempertahankan perspektif kualitas pembelajaran, yang secara riil memang harus market-driven tetapi juga research-driven.

Ada keprihatinan yang lebih luas karena walaupun diketahui bahwa materialisme memiliki juga dampak negatif bagi masyarakat umum secara luas, orang-orang dan masyarakat Kristen bahkan gereja sendiri tidak secara gigih berusaha mengubah arah pembangunan yang negatif. Ini menyebabkan berkembangnya Kekristenan yang sinkretistik—pada hakekatnya kita meyakini dan berpegang pada nilai-nilai religius, tetapi mengakomodasi juga kebiasaan serta asumsi-asumsi sivilisasi industrial modern, seperti kolusi antara ekonomi dan politik (pengusaha dan penguasa) untuk memperluas pengaruh dan kekayaan, jikalau relativistik dalam standar nilai atau norma.

Beramah-tamah dengan dosa ternyata terjadi, baik dalam kalangan kampus perguruan tinggi Kristen, maupun komunitas Kristen secara umum. Dengan demikian maka wawasan pendidikan Kristen itu sendiri yang terutama harus dibangun kembali. Persoalannya amat kompleks: bukan sekedar urusan survival dari situasi kembang-kempis secara finansial dan profesional, maupun sikap kompromistik secara rohani. Melampaui segala interes kelembagaan perguruan tinggi, bahkan eksistensinya sendiri, terdapat isu sentral, yaitu kapasitas dalam rangka pemenuhan akan panggilan profetik kita dalam bersaksi dan melayani dalam dunia pendidikan tinggi.

Agar terjadi komitmen yang baru, diperlukan telaah tentang bagaimana dan seberapa sempurna perguruan tinggi Kristen telah memberikan responsnya terhadap panggilan (profetik) tersebut. Secara institusional, hanya CM yang dapat menjadikan studi ini sebagai prioritas. Kantor rektorat sudah disibuki dengan tugas manajerial, dekan dan para dosen dengan tugas akademik, sedangkan mahasiswa dengan menentukan nasibnya sendiri dalam pembelajaran, dan terutama dalam menentukan karirnya setelah lulus.

Analisisnya hendaknya dimulai dengan distorsi-distorsi dari kebenaran, dan didasarkan atas keyakinan bahwa: (1) perguruan tinggi Kristen juga sudah menjadi kontributor pada distorsi yang ada; (2) perlu ada kerendahan hati untuk bertobat dan memohon pengampunan—bukan menonjolkan arogansi; (3) semua pembaharuan harus bertolak dari perspektif kerajaan Tuhan—bukan kepentingan kelembagaan belaka. Mudah-mudahan dari titik berangkat demikian dapat dibangun kembali juga persepsi perguruan tinggi Kristen tentang keahlian dan profesi yang sadar betul bahwa: (a) “takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan”—bukan saja pengetahuan rasionalistik; (b) “obedience to God” dimengerti sebagai “true freedom” dalam kontras dengan “individual self-determinism”; (c) buah-buah roh diterima sebagai “abundant life” dalam kontras dengan “personal success”.

Jadi, CM perlu mengembangkan sebuah common framework secara teologis untuk mewujudkan kehadiran Kristen dalam kampus perguruan tinggi Kristen—pada hakekatnya sebagai landasan dari kehidupan yang baru (langit yang baru dan bumi yang baru) yang substansial dalam kampus.

WILLI TOISUTA

Pedagogi Orang Basudara: Pedagogi Toleransi

pedagogi orang basudara

Sebuah model pendidikan berbasis kearifan lokal orang Ambon untuk mendorong modernitas dan rekonstruksi sosial.

Kota Ambon adalah pusat pembelajaran di provinsi Maluku. Di sana terdapat sekolah-sekolah terbaik dan satu-satunya universitas negeri daerah itu. Sistem pendidikannya lumpuh sewaktu konflik bertahun-tahun. Tak hanya bangunan dan fasilitas-fasilitasnya hancur, hingga proses belajar-mengajar di segala tingkat mengalami stagnasi, masyarakatnya secara umum juga tertinggal dalam trauma, kecurigaan, dan banyak orang terlantar di kotanya sendiri.

Walikota Ambon mengusulkan sebuah proses rekonsiliasi untuk rakyat Ambon dan berfokus, dari perspektif jangka panjang, pada pendidikan. Sebuah proses kependidikan berkualitas tinggi harus terpasang dalam atmosfer harmoni pada konteks sosial yang spesifik dan orisinal—inklusivitas, keterbukaan pikiran, dan toleransi persaudaraan keluarga besar. Kearifan lokal yang begitu, yang telah diketahui dan dilaksanakan rakyat Ambon, harus direvitalisasi agar menjadi dasar dan desain baru bagi proses belajar-mengajar, supaya itu dapat berkontribusi dan mendorong modernitas serta rekonstruksi sosial.

Ini akan menyentuh isi dan pendekatan dalam proses belajar-mengajar untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah. Atas bantuan UNDP, sebuah proyek jangka pendek dilaksanakan di tahun 2001-2003 dengan fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta bantuan untuk perlengkapan dan beberapa rekonstruksi fisik bagi satu SMA. Empat SD, dua SMP, dan satu SMA terpilih untuk mendapat bantuan proyek itu.

Ke depan, sebuah visi dan pendekatan untuk jangka yang lebih panjang akan dibutuhkan dan diusulkan untuk menerapkan prinsip dan praktik “Pedagogi Orang Basudara” (POB).

Model POB itu, pertama-tama, akan punya sebuah komponen penelitian. Ini untuk menelaah secara mendalam kearifan lokal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, kultural, dan religius yang dipercaya dan dilaksanakan orang Ambon sebagai dasar dan tradisi dalam praktik mendidik anak, serta pendidikan keluarga, bagi pengasuhan semua anak Ambon.

Fokus penelitian yang demikian, saya harap, akan membantu kita untuk memahami corak kognitif, pola pikir, dan perilaku belajar anak-anak sehingga, dalam pengertian yang lebih luas, itu akan menjadi penelitian penting tentang keterdidikan anak-anak Ambon. Dalam konteks ini, konsep keterdidikan dimengerti sebagai potensi atau probabilitas pembelajaran dalam sebuah latar kelas formal. Oleh sebab itu, pertanyaan tentang bagaimana pengalaman kanak-kanak di sini dapat menjadi faktor berpengaruh bagi keberhasilan belajar di sekolah.

Telah diketahui bahwa faktor-faktor seperti praktik pengasuhan anak, hubungan antar-keluarga, penggunaan bahasa ibu pada satu sisi, dan nilai serta konteks sosial dan kultural pada sisi lain, sangat menentukan arah perkembangan anak. Masuk ke situasi sekolah dengan latar belakang yang berpengaruh demikian membuat kecocokan menjadi penentu penting yang tak dapat dihindari selanjutnya. Jika latar belakang pengalaman anak tersebut cocok dengan harapan dan ketentuan sekolah formal, maka probabilitas pembelajaran menjadi tinggi. Sebaliknya, jika latar belakang pengalamannya tak cocok, atau hanya sedikit memenuhi harapan sekolah, maka kesempatan terjadinya pembelajaran efektif menjadi rendah.

Sementara faktor-faktor itu penting untuk menggenjot pembelajaran bermutu tinggi, agar anak-anak Ambon dapat dipersiapkan untuk hidup efektif dalam masa depan masyarakat yang modern, POB harus juga mendorong rekonstruksi sosial. Revitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal akan menjadi dasar untuk membangun, di antara anak-anak, rasa kemasyarakatan yang bebas dari prasangka, ketidakadilan, polarisasi keagamaan, dan kemiskinan material serta intelektual. Inilah proses pendidikan untuk membantu anak-anak memahami serta berpartisipasi dalam resolusi konflik dan, oleh sebab itu, merupakan pencerahan dalam hubungan sosial, personal, kultural, dan religius. Sebuah kurikulum perdamaian harus difokuskan pada proses internalisasi kultural—dengan demikian, itu akan sekaligus membangun kapasitas intelektual dan memperkuat kultur kebersamaan. POB, karena itu, akan menganggap rasa cinta damai sebagai satu bagian integral dalam menghasilkan anak Ambon yang belajar dan setia lewat pendidikan.

Sebagai konsekuensi, sistem sekolah dan para guru harus merancang sebuah model untuk menggenjot potensi pembelajaran siswa. Tidak akan ada pembelajaran yang nyata kecuali aspek ini diperlakukan sepantasnya. Kurikulum POB akan secara serius menginkorporasikan latar belakang si anak dengan nilai-nilainya.

Sejauh ini, kurikulum sekolah Indonesia belum menyentuh dimensi-dimensi tersebut. Rantai yang terputus ini akan disambung oleh POB. POB akan secara kontekstual membangun tiga tonggak yang saling berkaitan untuk sekolah-sekolah di Ambon: (1) deskripsi proses pembelajaran; (2) resep, atas dasar tonggak pertama, bagi teori instruksional; (3) desain instruksional dan rekomendasi mengenai metodologi sebagai bagian pembelajaran baru yang menginkorporasikan “kebersamaan” dalam dan lewat pembelajaran bagi anak-anak Ambon.

POB juga akan meninggalkan tradisi kurikulum yang sudah terlalu sumpek untuk memberi jalan bagi pendekatan yang dapat mengintegrasikan secara bermakna domain kognitif, afektif, dan performa dalam pengajaran dan pembelajaran. POB harus terarah kepada pemikiran rasional dan menyisihkan sektarianisme yang akan memacetkan demokrasi dan modernitas.

WILLI TOISUTA